1. Perwakilan Negara Asing

Dasar Hukum

PMK 149/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Perwakilan Negara Asing beserta Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia.

Subjek Fasilitas

1. Perwakilan Diplomatik/Konsuler;
2. Perwakilan Tetap/Misi Diplomatik untuk ASEAN;
3. Organisasi Internasional dipersamakan Perwakilan Diplomatik;
4. Misi Khusus.

Objek Fasilitas, berupa barang yang diperuntukkan sebagai berikut:

1. Pendirian, Perluasan dan/atau Perbaikan Gedung;
2. Keperluan Kantor;
3. Keperluan Pribadi dan/atau keluarganya termasuk barang pindahan;
4. Kunjungan Resmi/Kerja Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Menteri atau Pejabat Setingkat Menteri.

Persyaratan

1. Permohonan dengan persetujuan Menteri Luar Negeri;
2. Rincian Jumlah/Jenis/Perkiraan Harga Barang dan Pelabuhan Pemasukan (untuk kendaraan bermotor memuat: jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan);
3. Kartu Identitas Pejabat PNA selaku penerima fasilitas;
4. Kartu identitas diplomatik Kepala PNA selaku pemohon *Nota Kuasa Usaha Sementara;
5. Invoice atau dokumen yang dipersamakan.

Pengajuan Permohonan

1. Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;
2. Direktorat Fasilitas Kepabeanan (Kendaraan Bermotor).