2. Badan Internasional

Dasar Hukum

PMK 160/PMK.04/2022 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Badan Internasional beserta Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia.

Subjek Fasilitas

1. Kerja Sama Teknik Pemerintah Indonesia dengan Badan PBB;
2. Kerja Sama Teknik Pemerintah Indonesia dengan Badan Internasional Multilateral;
3. Kerja Sama Teknik Bilateral Pemerintah Indonesia dengan PNA;
4. Kerja Sama Teknik Pemerintah Indonesia dengan Badan Internasional Non Pemerintah dan Lainnya.

Objek Fasilitas

1. Kantor Badan Internasional;
2. Pribadi dan/atau keluarganya termasuk Barang Pindahan;
3. Tenaga ahli;
4. Proyek dan non proyek dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama Teknik;
5. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Internasional yang dihadiri oleh kepala negara dan/atau pimpinan Badan Internasional.

Persyaratan

1. Permohonan dengan persetujuan Menteri Sekretaris Negara atau Menteri atau Kepala Lembaga selaku Ketua Panitia Nasional Kegiatan;
2. Identitas penerima fasilitas;
3. Rincian Jumlah/Jenis/Perkiraan Harga Barang dan Pelabuhan Pemasukan (untuk kendaraan bermotor memuat: jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan);
4. Kartu Identitas atau Surat Izin Penugasan;
5. Invoice atau dokumen yang dipersamakan.

Pengajuan Permohonan

1. Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;
2. Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan Utama (Kendaraan Bermotor).