Pertanyaan Umum Terkait Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk
Nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk merupakan nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat tertentu, dan menggunakan international commercial terms (incoterms) cost, insurance, dan freight (CIF). Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan metode nilai transaksi barang tersebut, maka ditentukan berdasarkan metode:
secara berurutan atau hierarki.
Nilai Pabean adalah Nilai dasar yang digunakan untuk menghitung Bea Masuk, dan ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang impor yang bersangkutan sepanjang memenuhi persyaratan tertentu untuk menggunakan nilai transaksi.
Nilai Transaksi merupakan harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh Pembeli kepada Penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean ditambah dengan biaya dan/atau nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi sepanjang biaya dan/atau nilai tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.
Diskon merupakan komponen untuk mengurangi harga barang impor sepanjang diskon tersebut berlaku umum dalam perdagangan dan setiap orang memiliki kesempatan yang sama (tidak diskriminatif. Beberapa jenis diskon yang dikenal dalam perdagangan antara lain:
Untuk dapat ditetapkan nilai pabeannya menggunakan metode nilai transaksi, barang yang bersangkutan harus berasal dari suatu transaksi jual beli. Apabila barang bukan merupakan transaksi jual beli Importir atau Pemilik Barang menentukan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi Barang Identik sampai dengan metode pengulangan (fallback method) yang diterapkan secara berurutan.
Biaya dan/atau nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi berupa:
Dalam hal biaya asuransi ditutup di dalam Daerah Pabean dengan didasarkan Bukti Nyata atau Data yang Objektif dan Terukur, besaran biaya asuransi yang digunakan dalam penentuan nilai pabean dianggap 0 (nol). Meskipun asuransi yang ditutup di dalam daerah pabean dianggap nilainya 0 (nol), namun tetap wajib melampirkan bukti atau dokumen pendukung untuk penetapan tersebut.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait asuransi:
Tidak perlu karena pada saat PMK-144/2022 mulai berlaku, mekanisme INP sudah tidak digunakan lagi.
Nilai transaksi Barang Identik digunakan sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) nilai transaksi Barang Identik sebagaimana dimaksud, penentuan nilai pabean dilakukan dengan menggunakan nilai transaksi Barang Identik yang paling rendah.
Nilai transaksi Barang Serupa digunakan sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) nilai transaksi Barang Serupa sebagaimana dimaksud, penentuan nilai pabean dilakukan dengan menggunakan nilai transaksi Barang Serupa yang paling rendah.
Dua Barang Dianggap Identik apabila keduanya sama dalam segala hal, paling tidak karakter fisik, kualitas, dan reputasinya sama, serta:
Dua Barang Dianggap Serupa apabila keduanya memiliki karakteristik dan komponen material yang sama sehingga dapat menjalankan fungsi yang sama dan secara komersial dapat dipertukarkan, serta:
Metode deduksi merupakan metode penentuan nilai pabean barang impor berdasarkan harga satuan yang terjadi dari penjualan oleh importir di pasar dalam Daerah Pabean atas:
Dengan kondisi sebagaimana saat diimpor, serta dikurangi biaya yang terjadi setelah pengimporan.
Harga satuan yang digunakan sebagai dasar penghitungan metode deduksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Metode komputasi merupakan metode penentuan nilai pabean dengan cara menjumlahkan unsur pembentuk nilai pabean dari barang impor yang bersangkutan, berupa:
Metode komputasi digunakan dalam hal Penjual dan Pembeli merupakan Orang Saling Berhubungan, dan produsen atau kuasanya bersedia memberikan informasi kepada Pejabat Bea dan Cukai mengenai unsur pembentuk nilai pabean dan bersedia memberikan fasilitas untuk pemeriksaan lebih lanjut apabila diperlukan.
Pada dasarnya untuk Konfirmasi Nilai Pabean dilakukan dengan mendatangi Kantor Pabean, pilihan secara daring hanya dipergunakan apabila ada situasi yang menyebabkan Importir/Pemilik barang tidak dapat hadir.
Jarang terjadi kalaupun terjadi hal tersebut merupakan kerugian bagi importir karena PBC menetapkan berdasarkan data yang dimiliki.
Dengan memberitahukan dalam PIB dianggap telah melakukan permintaan. Tidak ada mekanisme tambahan.
Contohnya untuk komisi atau keuntungan dsb. harus dibandingkan dengan industri sejenis di dalam daerah pabean apakah besarannya lazim atau tidak. Untuk dasar yang digunakan adalah data dari perindustrian dll.p>
Format akan diatur di PDJ tentang Pemberitahuan Pabean di mana data-data mengenai DNP akan diinput di dalam kolom-kolom PIB berupa pemberian kode-kode informasi misalnya Importasi Nilai Transaksi maka memilih kode Nilai Transaksi. Terkait bukti pendukung menggunakan mekanisme existing yang diatur terkait tatalaksana impor. Dapat dimintakan hardcopy atau softcopy.
Ketentuan mengenai barang repair diatur dalam PMK Impor Kembali Barang yang Telah Diekspor. Pada intinya, apabila diganti semua meskipun tidak ada pembayaran, tetap dilakukan penentuan nilai pabeannya namun bukan menggunakan metode nilai transaksi barang yang bersangkutan.
Aturan tersebut berasal dari Article 7 GATT. Dapat diambil dari negara lain dengan menggunakan metode Fallback.
Tidak termasuk dalam nilai transaksi karena biaya tersebut merupakan biaya yang terjadi dari kegiatan yang dilakukan oleh pembeli untuk kepentingannya sendiri.
Tidak perlu ada tanda tangan, cap dsb. Sepanjang bukti atau data berdasarkan dokumen yang benar-benar tersedia dan pada dokumen tersebut terdapat besaran, nilai, atau ukuran tertentu dalam bentuk angka, kata, dan/atau kalimat serta dapat dilakukan verifikasi..
Tidak termasuk nilai pabean sepanjang dapat diidentifikasi sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran 1 PMK 144/2022. Dokumen dapat dengan bukti pengembalian VAT tersebut atau dengan bukti lain sepanjang dapat diidentifikasi atau dibedakan dari harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar dan dibuktikan dengan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur.
Tidak dijelaskan jenis diskon secara spesifik, karena untuk mengantisipasi perkembangan mekanisme diskon di masa mendatang seperti flash sale dll. Sepanjang kriteria diskon terpenuhi seperti berlaku kepada semua orang (tidak diskriminatif).
Sesuai dengan Lampiran A PMK 144/2022 yaitu harus dapat diidentifikasi harga sebelum diskon di dalam invoice atau dokumen lain dengan jelas sehingga harga barang impor setelah dikurangi diskon tersebut (net price) harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan, serta dapat berlaku untuk semua orang (tidak diskriminatif).
Pasal tersebut mengamanatkan hak bagi importir apabila memiliki data terkait dengan metode 2 s.d 6 dapat digunakan dalam penentuan nilai pabean. Dalam hal importir yang bersangkutan menggunakan metode II , III , Fallback.II, dan Fallback.III , importir yang bersangkutan harus memiliki data importasi milik importir lain sesuai dengan ketentuan penerapan metode tersebut. Contoh Bukti Nyata atau Data yang Objektif dan Terukur antara lain : PIB Importir lain, Nomor B/L atau AWB dll.
Kewenangan PBC ada dalam pasal 25 ayat (6) dan (7) yang memungkinkan untuk melakukan penelitian dan penetapan Nilai Pabean sesuai dengan kewenangannya, untuk kewenangan Dirjen yaitu Audit atau Penelitian Ulang terdapat pada pasal 25 ayat (8) untuk melakukan penetapan kembali Nilai Pabean.
Di dalam PMK 144/2022 , DNP dideklarasikan dalam Pemberitahuan Pabean Impor (PIB).
Pada Lampiran tersebut menggunakan kalimat ‘’antara lain’’, jadi tidak membatasi HAKI hanya berupa paten, merek, dan hak cipta, namun juga dapat mencakupi HAKI lain sepanjang memenuhi persyaratan untuk royalti dan lisensi yang ditambahkan ke dalam nilai transaksi.
Apabila dokumen tersebut valid atau memenuhi kriteria Bukti Nyata atau Data yang Objektif dan Terukur, maka nilai transaksi dapat tidak diterima karena informasi yang disampaikan dalam PIB tidak sesuai dengan Bukti Nyata atau Data yang Objektif dan Terukur. Sehingga nilai pabean ditetapkan dengan metode alternatif.
Apabila transaksi barang yang diimpor memang tidak memenuhi kriteria nilai transaksi maka importir harus menentukan nilai pabeannya berdasarkan metode alternatif secara hierarki. Apabila metode II,III,IV,V tidak memungkinkan maka dapat digunakan metode pengulangan (fallback method). Penggunaan metode Fallback juga harus memenuhi kriteria yaitu secara berurutan juga menggunakan fleksibilitas metode II,III,IV (FM), maka harga yang digunakan tergantung sumber datanya. Apabila dibeli dari pasar eceran maka menggunakan harga eceran, begitu seterusnya.
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dianggap sebagai deklarasi nilai pabean yang diserahkan oleh importir itu sendiri. Jadi importir harus bertanggungjawab memberikan semua informasi yang berguna dalam rangka penelitian dokumen.
Pada prinsipnya bisa sepanjang diinformasikan kepada Pejabat Bea Cukai dengan memberikan jadwal yang baru.
Karena saat ini mekanisme penjaluran sudah berbeda dari yang sebelumnya. Tidak menggunakan profil importir dan profil komoditi tetapi menggunakan rules set dan parameter yang beragam sehingga hasil penjaluran tidak dapat diketahui secara pasti apakah jalur merah, hijau atau lainnya. Sehingga tidak relevan lagi istilah importir produsen dengan kategori risiko rendah.
Sesuai dengan ketentuan Article VII GATT dengan pertimbangan komisi pembelian merupakan biaya atas inisiatif atau kepentingan pembeli sehingga tidak termasuk dalam komponen nilai transaksi.
Tidak termasuk karena dikerjakan di daerah pabean. Yang termasuk assist hanya yang dikerjakan di luar daerah pabean.
Di dalam pengaturan PMK 144/2022, penentuan nilai pabean lebih ditegaskan dimulai dari importir (self assessment) maka ketika importir mengetahui bahwa barang impornya merupakan free of charge, maka importir harus menentukan nilai pabean dengan metode II dst, dan diberitahukan dalam PIB. Maka Pejabat Bea Cukai hanya perlu melakukan penelitian apakah metode yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan dengan memperhatikan syarat-syarat terkait data pembandingnya. Permasalahan yang sering terjadi adalah karena barang-barang Free of Charge (FOC) salah diberitahukan oleh importir dengan menyatakan dalam PIB/DNP sebagai metode I (nilai transaksi).
Untuk Importir MITA/AEO, penggunaan metode nilai transaksi barang identik atau serupa dapat menggunakan nilai pabean PIB pada perusahaan MITA/AEO yang bersangkutan.
Nilai transaksi merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar oleh pembeli kepada pihak penjual atas barang impor yang berangkutan. Nilai yang terdapat pada dokumen transfer pricing hanya digunakan sebagai referensi dan tidak bisa serta merta digunakan sebagai nilai pengganti nilai transaksi.
Terkait dengan nilai freight yang belum dapat diketahui nilai pastinya, maka importir dapat memberitahukan nilai perkiraan terlebih dahulu dengan menggunakan mekanisme Voluntary Declaration berdasarkan PMK 201/2020.
Kriteria royalti untuk dapat ditambahkan ke dalam komponen nilai pabean harus memenuhi ketiga persyaratan, yaitu:
Pada format PIB yang baru akan ditempelkan pada aplikasi Ceisa Impor (PIB), di mana PIB tersebut sudah dianggap sebagai deklarasi nilai pabean dari importir. Penyerahan dokumen pelengkap dapat diserahkan pada saat mengajukan dokumen PIB. Namun, ketika pejabat BC masih membutuhkan dokumen tambahan, maka pejabat BC dapat meminta dokumen melalui mekanisme Nota Permintaan Data/Dokumen (NPD).
Diskon berlaku umum adalah diskon yang diberikan kepada semua orang atau perusahaan, di mana semua mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh diskon tersebut berdasarkan kriteria yang sudah dibuat penjual.
Berdasarkan pasal 8 PMK-144/2022, apabila biaya transportasi/pengangkutan (freight) belum ditambahkan ke dalam komponen nilai pabean dan atas bukti transaksi tidak tersedia, maka dapat menggunakan norma yang dihitung berdasarkan:
Sedangkan untuk Asuransi akan dihitung menggunakan rumus 0,5% x CNF.
Untuk transaksi DDP, Nilai yang ada dalam invoice tersebut sudah termasuk komponen biaya insurance dan freight, jadi tidak perlu dilampirkan.
Apabila komponen tersebut sudah termasuk/ditambahkan ke dalam harga invoice maka tidak perlu ditambahkan lagi apabila terdapat bukti nyata dan data obyektif dan terukur.
Barang identik adalah barang yang sama persis dalam segala hal. Sedangkan barang serupa tidak harus sama dalam segala hal namun mempunyai spesifikasi, material, fungsi yang sama dan dapat dipertukarkan. Sebagai contoh apabila mengimpor ballpoint snowman warna hitam, maka barang identiknya adalah ballpoint snowman warna merah atau bisa warna yang lain, sedangkan barang serupanya adalah ballpoint pilot warna merah atau biru.
Berdasarkan PMK-201/PMK.04/2020, dapat menggunakan mekanisme voluntary declaration on quantity jika profil importir memenuhi syarat.
Untuk pembayaran melalui kelebihan pembayaran barang yang dibeli sebelumnya merupakan salah satu dari alat pembayaran yang masuk ke dalam skema pembayaran tidak langsung sesuai dengan lampiran huruf A angka 3 c PMK-144/PMK.04/2022. Jadi nilai pabean yang diberitahukan tetap nilai barang yang seharusnya dibayar (nilai total dari nilai bayar dan nilai uang kembalian).
Untuk incoterm CFR atau CNF komponen biaya sudah termasuk biaya pengangkutan/freight sehingga tidak perlu dimasukkan kembali ke nilai pabean. Yang perlu dimasukkan adalah nilai asuransinya karena untuk nilai pabean menggunakan incoterm CIF.
Untuk incoterm CIF asuransi tidak perlu disampaikan. Untuk FOB perlu disampaikan dokumen asuransi dan freight-nya, untuk CFR perlu disampaikan dokumen asuransinya. Baik dokumen asuransi dalam negeri atau luar negeri. Dalam hal biaya asuransi ditutup di dalam Daerah Pabean dengan didasarkan Bukti Nyata atau Data yang Objektif dan Terukur, besaran biaya asuransi yang digunakan dalam penentuan nilai pabean dianggap 0 (nol). Maka untuk penggunaan asuransi dalam negeri nilai asuransi tidak perlu ditambahkan ke dalam komponen nilai pabean, namun tetap dilampirkan sebagai dokumen pendukung.
Dalam hal biaya asuransi ditutup di dalam Daerah Pabean dengan didasarkan Bukti Nyata atau Data yang Objektif dan Terukur, besaran biaya asuransi yang digunakan dalam penentuan nilai pabean dianggap 0 (nol). Maka untuk penggunaan asuransi dalam negeri nilai asuransi tidak perlu ditambahkan ke dalam komponen nilai pabean, namun tetap dilampirkan sebagai dokumen pendukung.
Berdasarkan lampiran A PMK-144/2022, yang digunakan yaitu nilai freight barang sampai dengan tempat pengimporan yaitu tempat dimana tujuan akhir penyerahan barang impor sebagaimana tercantum dalam dokumen pengangkutan.
Pada lampiran A angka 2 huruf d PMK 144/2022, untuk barang impor non-transactional value seperti barang contoh atau hadiah merupakan kelompok objek transaksi non-jual beli, maka deklarasi nilai pabean di dokumen PIB bisa menggunakan mekanisme Pasal 22 ayat 2 PMK-144/2022 dimana importir/pemilik barang diberikan hak untuk menentukan nilai pabeannya dengan metode alternatif (metode nilai transaksi barang identik, metode nilai transaksi barang serupa, dst) secara hierarki.
Untuk makloon yang dilakukan di luar daerah pabean maka biaya tersebut harus dimasukan ke dalam komponen nilai barang karena menambah harga pokok penjualan barang yang bersangkutan. Namun, apabila dilakukan di dalam negeri maka dianggap sebagai biaya setelah proses pengimporan, sehingga tidak perlu ditambahkan ke dalam nilai pabean.
Sesuai lampiran A poin 2 huruf d, untuk barang-barang yang dikirim dengan cuma-cuma (free of charge) masuk kedalam transaksi non jual beli. Untuk deklarasi nilai pabeannya mekanisme di pasal 22 PMK-144/2022 menggunakan metode nilai transaksi barang identik sampai metode fallback secara hierarki..
Berdasarkan PMK-144/2022, Bukti Nyata atau Data yang Objektif dan Terukur mencakup semua informasi komponen biaya nilai transaksi barang impor yang bersangkutan antara lain: Invoice, Bill of Lading/AWB, Sales of contract, bukti transfer L/C, dan semua bukti transaksi jual beli maupun informasi barang yang bisa digunakan sebagai dokumen pendukung.
Berdasarkan lampiran huruf B PMK 144/2022, nilai assist dalam negeri tidak masuk kedalam penghitungan bea masuk, namun untuk penghitungan PDRI tetap digunakan, untuk contoh penghitungannya bisa dilihat di lampiran tersebut..
Dalam hal biaya transportasi belum termasuk dalam nilai transaksi dan Bukti Nyata atau Data yang Objektif dan Terukur mengenai besaran biaya transportasi tidak tersedia, maka besaran biaya transportasi yang digunakan dalam penentuan nilai pabean untuk pengangkutan melalui udara ditentukan berdasarkan tarif international air transport association (IATA). Untuk besaran tarif freight yang berdasarkan tarif IATA dibagi secara proposional untuk seluruh item barang.
Untuk DNP yang masuk dalam PIB akan diakomodasi di CEISA 4.0 dengan bentuk isian pada PIB jadi tidak perlu submit dokumen DNP tersendiri lagi.
Apabila biaya DO tidak dipersyaratkan oleh pihak penjual sebagai bagian dari nilai freight maka biaya DO tidak perlu ditambahkan ke nilai transaksi karena merupakan biaya untuk kepentingan pembeli
Tidak memengaruhi proses pemeriksaan dokumen oleh Pejabat Bea dan Cukai. Berdasarkan pasal 28 PMK-144/2022. KNP digunakan sebagai sarana bagi importir/pemilik barang untuk menjelaskan secara langsung pemberitahuan nilai pabeannya kepada Pejabat Bea dan Cukai sehingga importir/pemilik barang berkewajiban untuk menghadiri undangan konfirmasi dimaksud paling lama 3 hari kerja. Oleh karena itu, diharapkan importir/pemilik barang dapat langsung menghadiri dan memberikan penjelasan sehingga proses penetapan dapat segera dilakukan..
Bahwa KNP adalah kegiatan klarifikasi atau permintaan penjelasan lebih lanjut oleh Pejabat Bea dan Cukai kepada Importir/pemilik barang baik hadir secara fisik/langsung atau secara daring/menggunakan media komunikasi lainnya. Untuk pelaksanaannya, kantor pabean yang bersangkutan dapat menentukan metode mana yang dipilih, baik secara daring maupun tatap muka.
Semua informasi atau data yang menjelaskan terkait transaksi ataupun barangnya agar disampaikan, semakin jelas informasi yang disampaikan akan mempermudah pejabat untuk meneliti dokumen.
Blokir terkait dengan NPD diatur pada PDJ terkait impor untuk dipakai, namun akan langsung terbuka jika permintaan dokumen sudah dipenuhi oleh importir/PPJK kepada pejabat bea cukai.
Berdasarkan pasal 22 ayat (2) apabila transaksi atas objek non-jual beli, importir/pemilik barang dapat menentukan nilai pabean berdasarkan metode nilai transaksi barang identik sampai dengan metode fallback secara hierarki. Namun terkait pembebasan BM-nya dapat dilihat di ketentuan terkait pembebasan BM untuk barang contoh (PMK-70/2012).
Untuk barang kiriman penetapan nilai pabean bersifat official assessment, tergantung penilaian dari PDTT yang bersangkutan sesuai dengan dokumen pendukung nilai pabean yang dilampirkan.