Permohonan izin Penyelenggara Berikat atau Pengusaha Berikat atau PDGB disampaikan secara elektronik melalui sistem Indonesia National Single Window yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission. Dalam hal permohonan tidak dapat diajukan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis kepada:

• Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean; atau
• Kepala Kantor Pelayanan Utama.

(Sesuai dengan PMK 155/PMK.04/2019).

Pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lokasi, dan penerbitan berita acara pemeriksaan lokasi atas permohonan izin Gudang Berikat, dilakukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal kesiapan pemeriksaan lokasi.

(Sesuai dengan PMK 155/PMK.04/2019).

Perusahaan yang mengajukan permohonan izin Gudang Berikat harus melakukan pemaparan proses bisnis kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama. Pemaparan proses bisnis dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan lokasi.

(Sesuai dengan PMK 155/PMK.04/2019).

Jika perusahaan pemohon izin Gudang Berikat tidak melakukan pemaparan proses bisnis dalam waktu yang ditentukan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama memberikan penolakan dengan menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan.

(Sesuai dengan PMK 155/PMK.04/2019).

Janji layanan penerbitan izin Gudang Berikat yaitu 3 (tiga) hari kerja ditambah 1 jam setelah proses pemaparan proses bisnis perusahaan pemohon izin.

(Sesuai dengan PMK 155/PMK.04/2019).

Izin Gudang Berikat bisa diberikan atas lokasi yang telah ada barang di dalamnya dengan ketentuan:

• Atas seluruh barang di lokasi tersebut sudah dilakukan pencacahan (stock opname) oleh Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pabean; dan
• Atas barang yang ditimbun harus dikeluarkan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak izin Gudang Berikat diberikan.

(Sesuai dengan PMK 155/PMK.04/2019).

Orang yang bertanggung jawab terhadap perusahaan tidak dapat diberikan izin Penyelenggara Gudang Berikat, izin Pengusaha Gudang Berikat, atau izin PDGB dalam hal:

• pernah melakukan tindak pidana kepabeanan, Cukai, dan/atau perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, paling singkat 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana;
• pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, paling singkat 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak putusan pailit; dan/atau
• memiliki tunggakan utang di bidang kepabeanan, Cukai, dan/atau perpajakan.

(Sesuai dengan PMK 155/PMK.04/2019).

Pemasukan barang untuk ditimbun di Gudang Berikat dapat dilakukan dari:

• Luar Daerah Pabean
• Gudang Berikat lainnya;
• pusat logistik berikat atas barang yang berasal dari luar Daerah Pabean;
• Kawasan Bebas atas barang yang berasal dari luar Daerah Pabean;
• KEK atas barang yang berasal dari luar Daerah Pabean; dan/atau
• kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah atas barang yang berasal dari luar Daerah Pabean.

(Sesuai dengan PMK 155/PMK.04/2019).

Penetapan tempat sebagai Gudang Berikat dan pemberian izin sebagai Penyelenggara Gudang Berikat, penetapan tempat sebagai Gudang Berikat dan pemberian izin sebagai Pengusaha Gudang Berikat, dan pemberian izin sebagai PDGB berlaku sampai dengan izin Gudang Berikat dicabut.

(Sesuai dengan PMK 155/PMK.04/2019).

Dalam hal Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB merupakan Orang yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), izin Pengusaha Gudang Berikat atau izin PDGB diberlakukan juga sebagai Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

(Sesuai dengan PMK 155/PMK.04/2019).

• bahan baku, bahan penolong, mesin produksi, suku cadang, peralatan pabrik, alat berat, pengemas, dan atau alat bantu pengemas yang dimasukkan ke Gudang Berikat pendukung kegiatan industri;
• barang untuk diperdagangkan di toko bebas bea yang dimasukkan ke Gudang Berikat pusat distribusi khusus toko bebas bea; dan/atau
• barang untuk dikeluarkan ke luar Daerah Pabean yang dimasukkan ke Gudang Berikat transit.

(Sesuai dengan PMK 155/PMK.04/2019).

Jangka waktu timbun barang di Gudang Berikat paling lama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal pemasukan awal dari luar Daerah Pabean, pusat logistik berikat, Kawasan Bebas, KEK, atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah ke Gudang Berikat.

(Sesuai dengan PMK 155/PMK.04/2019).

Dalam hal barang yang ditimbun di Gudang Berikat melewati batas waktu penimbunan maksimal 2 tahun, wajib diselesaikan dengan cara:

• diekspor kembali; dan/atau
• diimpor untuk dipakai dengan melunasi Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI setelah memenuhi ketentuan di bidang impor.

(Sesuai dengan PMK 155/PMK.04/2019).

Pemasukan barang untuk mendukung kegiatan pengusahaan dan/atau penyelenggaraan Gudang Berikat dapat dilakukan dari:

• luar Daerah Pabean;
• tempat lain dalam Daerah Pabean;
• Gudang Berikat lainnya;
• kawasan berikat;
• pusat logistik berikat;
• Kawasan Bebas;
• KEK; dan/atau
• kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(Sesuai dengan PMK 155/PMK.04/2019).

Barang yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pengusahaan dan/atau penyelenggaraan Gudang Berikat meliputi:

• forklift, alat ukur, tempat penyimpanan barang, dan/atau peralatan lain untuk mendukung kegiatan pengusahaan dan/atau penyelenggaraan Gudang Berikat; dan/atau
• peralatan dan/atau bahan untuk melakukan kegiatan sederhana yang meliputi kegiatan berupa:
1. pengemasan;
2. pengemasan kembali;
3. penyortiran;
4. penggabungan (kitting);
5. pengepakan;
penyetelan; dan/atau pemotongan

Ada, dalam hal tertentu pemasukan barang ke Gudang Berikat dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan permohonan Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB sebelum penyampaian dokumen pemberitahuan pabean dengan mempertimbangkan:

• kriteria barang yang dimasukkan;
• kondisi SKP; dan/atau
• kondisi lain dengan tetap mempertimbangkan aspek pengawasan dan pelayanan.

(Sesuai dengan PMK 155/PMK.04/2019).

Wajib, barang yang dimasukkan ke Gudang Berikat wajib dilakukan pembongkaran (stripping) segera setelah barang dimasukkan ke Gudang Berikat. Jika proses bisnis perusahaan menyebabkan pembongkaran (stripping) tidak dapat dilakukan dengan segera, penundaan pembongkaran (stripping) dapat dilakukan dengan persetujuan dari Kepala Kantor Pabean.

(Sesuai dengan PMK 155/PMK.04/2019).

Ada, kewajiban pembongkaran (stripping) dikecualikan terhadap:

• barang cair, curah, gas, atau sejenisnya; dan/atau
• barang lain berdasarkan persetujuan dari Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean dengan mempertimbangkan profil risiko perusahaan.

Pengusaha Gudang Berikat dan/atau PDGB melakukan kegiatan penimbunan dan dapat disertai kegiatan sederhana berupa:

• pengemasan;
• pengemasan kembali
• penyortiran;
• penggabungan (kitting)
• pengepakan;
• penyetelan; dan/atau
• pemotongan.

(Sesuai dengan PMK 155/PMK.04/2019).

Bisa, namun harus memenuhi waktu 2 (dua) tahun penggunaan di Gudang Berikat terhitung sejak tanggal dimasukkan ke Gudang Berikat. Dikecualikan dari jangka waktu penggunaan minimal 2 tahun jika barang yang dipindahtangankan adalah pengemas yang digunakan untuk mengemas barang timbun yang akan dikeluarkan ke perusahaan tujuan distribusi.

(Sesuai dengan PMK 155/PMK.04/2019).

Bisa, barang timbun di Gudang Berikat yang dikeluarkan ke tempat lain dalam Daerah Pabean (TLDDP) wajib dilunasi Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI atas barang tersebut.

(Sesuai dengan PMK 155/PMK.04/2019).

Bisa, pelunasan PDRI yang dilunasi dengan melampirkan dokumen kepabeanan dapat dikreditkan dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN dan Masa Pajak terjadinya pelunasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, atau PDGB wajib membuat faktur pajak dan memungut PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(Sesuai dengan PMK 155/PMK.04/2019).

Dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pengenaan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI atas pengeluaran barang dari Gudang Berikat ke tempat lain dalam Daerah Pabean adalah sebagai berikut:

• Bea Masuk dihitung berdasarkan:
1. nilai pabean dan klasifikasi yang berlaku pada saat barang impor dimasukkan ke Gudang Berikat; dan
2. pembebanan pada saat pemberitahuan pabean impor untuk dipakai didaftarkan;
• Cukai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai; dan
• PDRI dihitung berdasarkan:
1. nilai impor yang berlaku pada saat barang impor dimasukkan ke Gudang Berikat; dan
2. tarif pada saat pemberitahuan pabean impor untuk dipakai didaftarkan.

(Sesuai dengan PMK 155/PMK.04/2019).

Dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pengenaan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI atas pengeluaran barang dari Gudang Berikat ke tempat lain dalam Daerah Pabean adalah sebagai berikut:

• Bea Masuk dihitung berdasarkan:
1. nilai pabean sesuai dengan harga jual pada saat pengeluaran barang dari Gudang Berikat ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
2. klasifikasi barang yang dikeluarkan dari Gudang Berikat ke tempat lain dalam Daerah Pabean; dan
3. pembebanan pada saat pemberitahuan pabean impor untuk dipakai didaftarkan;
• Cukai dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai; dan
• PDRI dihitung berdasarkan harga jual dan tarif pada saat pengeluaran barang dari Gudang Berikat ke tempat lain dalam Daerah Pabean.

(Sesuai dengan PMK 155/PMK.04/2019).

Bisa, Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB dapat memasukkan sementara barang berupa pengemas untuk penggunaan kemasan yang dipakai berulang (returnable package).

(Sesuai dengan PMK 155/PMK.04/2019).

Pengeluaran sementara dari Gudang Berikat ke tempat lain dalam Daerah Pabean (TLDDP) dapat dilakukan dengan ketentuan:

• Pengeluaran sementara dilakukan dalam rangka:
1. perbaikan/reparasi; dan/atau
2. penggunaan kemasan yang dipakai berulang (returnable package);
• Pengeluaran sementara dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean dengan menetapkan batas waktu pemasukan kembali barang ke Gudang Berikat;
• Permohonan pengeluaran sementara diajukan dengan melampirkan:
1. fotokopi izin usaha penerima pengeluaran sementara;
2. perjanjian pekerjaan paling kurang memuat informasi mengenai uraian dan jangka waktu pengeluaran sementara;
3. rincian pungutan Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI; dan
4. surat pernyataan dari penerima pengeluaran sementara untuk bersedia dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Bea dan Cukai.
• Keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan pengeluaran sementara disampaikan dalam waktu paling lama:
1. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara elektronik melalui SKP; atau
2. 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara tertulis;
• Persetujuan pengeluaran sementara oleh Kepala Kantor Pabean dapat dilakukan perubahan atau perpanjangan berdasarkan permohonan dari Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB;
• engeluaran sementara dilakukan dengan menyerahkan jaminan sebesar Bea Masuk, Cukai, dan PDRI yang terutang, dalam hal barang yang dikeluarkan sementara berasal dari luar Daerah Pabean.

(Sesuai dengan PMK 155/PMK.04/2019).

(Peraturan terkait pengeluaran sementara (BC 2.6.1) dan Pemasukan kembali (BC 2.6.2) diatur lebih lanjut di Pasal 30 dan Pasal 50 PER-07/BC/2021.).

Dalam hal barang yang dikeluarkan sementara ke tempat lain dalam Daerah Pabean tidak dimasukkan kembali ke Gudang Berikat dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pabean, maka:

• jaminan dicairkan;
• Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100%(seratus persen) dari Bea Masuk yang seharusnya dibayar; dan
• Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB wajib membuat faktur pajak dan memungut PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Sesuai dengan PMK 155/PMK.04/2019).

Bisa, pemusnahan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean. Pemusnahan dapat dilakukan terhadap:.

• barang yang tidak dapat dipergunakan/dimanfaatkan;
• barang yang tidak dapat dipindahtangankan; dan/atau
• barang yang berdasarkan proses bisnis perusahaan harus dimusnahkan.

(Sesuai dengan PMK 155/PMK.04/2019).

Ketentuan pemusnahan barang di Gudang Berikat adalah sebagai berikut:

• Pemusnahan dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat dipastikan bahwa barang tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi sesuai peruntukannya semula dan tidak lagi mempunyai nilai ekonomis seperti dibakar, ditimbun, dan lainnya;
• Pemusnahan dapat dilakukan di dalam maupun di luar lokasi Gudang Berikat, di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai;
• Pemusnahan akan dibuatkan berita acara pemusnahan oleh Kantor Pabean sesuai format yang sudah ditentukan;
• Dalam hal pemusnahan dilakukan di luar lokasi Gudang Berikat:
1. pengawasan pemusnahan dilakukan oleh Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pemusnahan;
2. persetujuan Kepala Kantor Pabean menjadi dokumen pengangkutan dari Gudang Berikat ke lokasi pemusnahan; dan
3. atas pengangkutan dari Gudang Berikat ke lokasi pemusnahan dilakukan pengawalan atau pelekatan tanda pengaman.

(Sesuai dengan PMK 155/PMK.04/2019).

Untuk mendapatkan izin pemusnahan, Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean secara elektronik melalui SKP atau secara tertulis dengan melampirkan:

• daftar rincian barang yang akan dimusnahkan;
• dokumen asal barang;
• keterangan mengenai alasan pemusnahan, cara pemusnahan, dan lokasi pemusnahan;
• fotokopi izin dari instansi terkait, dalam hal pemusnahan dilakukan di dalam area Gudang Berikat; dan
• fotokopi izin perusahaan pengolah limbah dalam hal pemusnahan dilakukan di luar area Gudang Berikat.

Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian dan memberikan persetujuan atau penolakan disertai alasan penolakan dalam waktu paling lama:

• 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara elektronik melalui SKP; atau
• 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara tertulis.

(Sesuai dengan PMK 155/PMK.04/2019).

Jika barang karena sifat dan bentuknya tidak dapat dimusnahkan maka dilakukan perusakan atas barang tersebut dengan ketentuan:

• Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB dapat melakukan perusakan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean. Permohonan perusakan diajukan melalui SKP atau secara tertulis dengan melampirkan
1. daftar rincian barang yang akan dirusak;
2. keterangan mengenai alasan perusakan dan cara perusakan; dan
3. dokumen asal barang.
• Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian dan memberikan persetujuan atau penolakan disertai alasan penolakan dalam waktu paling lama:
1. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara elektronik.
2. 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara tertulis.
• Perusakan dilakukan dengan merusak kegunaan/fungsi utama secara permanen dengan cara dipotong-potong atau dengan cara lain.
• Sisa dari hasil perusakan dapat dikeluarkan dari Gudang Berikat dengan terlebih dahulu membayar kewajiban Bea Masuk, Cukai, PDRI dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang.

(Sesuai dengan PMK 155/PMK.04/2019).

Jika terdapat ketidaksesuaian jumlah barang impor yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean untuk pemasukan barang ke Gudang Berikat, maka:

• Jika Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, maka dapat melakukan:
1. perubahan data pada dokumen pemberitahuan impor barang untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat setelah mendapat persetujuan Pejabat; dan/atau
2. ekspor kembali barang impor dalam hal jumlah barang kedapatan lebih.
• Jika Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB TIDAK dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, maka berlaku ketentuan:
1. jika ditemukan jumlah barang impor yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan maka Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, atau PDGB wajib membayar Bea Masuk atas barang impor yang kurang pada saat dibongkar dan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
2. jika ditemukan jumlah barang impor yang dibongkar lebih dari yang diberitahukan maka Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, atau PDGB dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

(Sesuai dengan PMK 155/PMK.04/2019).

Dalam hal ditemukan pemasukan barang tidak memenuhi kriteria barang yang mendapat fasilitas maka Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, atau PDGB wajib membayar Bea Masuk, Cukai, PDRI dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM serta izin sebagai Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, dan/atau PDGB dibekukan sampai dengan Bea Masuk, Cukai, PDRI dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dilunasi.

(Sesuai dengan PMK 155/PMK.04/2019).

IT Inventory untuk pemasukan dan pengeluaran barang pada Gudang Berikat minimal memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. digunakan secara:
• kontinu; dan
• realtime sesuai sistem pengendalian internal (SPI) di Gudang Berikat yang bersangkutan;
2. paling kurang berisi informasi mengenai:
• pemasukan barang;
• pengeluaran barang;
• penyesuaian (adjustment); dan
• saldo barang.
3. dapat menghasilkan laporan yang dapat diakses secara online dari Kantor Pabean dan dari Kantor Pajak berupa:
• laporan pemasukan barang per dokumen pabean dengan menampilkan data paling kurang:
• jenis, nomor pendaftaran, serta tanggal dokumen pabean pemasukan barang atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan dokumen pabean pemasukan barang seperti Berita Acara Stock opname saat awal beroperasi sebagai Gudang Berikat;
• nomor dan tanggal bukti penerimaan barang di perusahaan;
• kode barang, jumlah, satuan, dan nama barang.
• laporan pengeluaran barang per dokumen pabean dengan menampilkan data paling kurang:
• jenis, nomor pendaftaran, serta tanggal dokumen pabean pengeluaran barang atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan dokumen pabean pengeluaran barang seperti Berita Acara Pemusnahan Barang;
• nomor dan tanggal bukti pengeluaran barang di perusahaan;
• kode barang, jumlah, satuan, dan nama barang.
4. mencatat riwayat perekaman dan penelusuran kegiatan pengguna;
5. memiliki kemampuan untuk penelusuran posisi barang (traceability);
6. pencatatan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki akses khusus (authorized access);
7. perubahan pencatatan dan/atau perubahan data hanya dapat dilakukan oleh orang sesuai dengan kewenangannya;
8. harus dapat menggambarkan keterkaitan dengan dokumen kepabeanan dengan mencantumkan data jenis, nomor, dan tanggal pemberitahuan pabean.

(Sesuai dengan PMK 155/PMK.04/2019).

Bisa, Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, atau PDGB dapat mengajukan permohonan perubahan data berupa:

• perubahan nama bukan dikarenakan merger atau diakuisisi, alamat, dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
• perubahan nama dan/atau alamat pemilik/penanggung jawab;
• perubahan luas lokasi Gudang Berikat;
• perubahan jenis barang yang ditimbun;
• perubahan daftar perusahaan tujuan distribusi; dan/atau
• perubahan nama perusahaan dikarenakan merger atau diakuisisi.

(Sesuai dengan PMK 155/PMK.04/2019).

Untuk melakukan perubahan data, Penyelenggara Gudang Berikat, pengusaha Gudang Berikat, atau PDGB:

1. Mengajukan permohonan perubahan data secara elektronik melalui SKP atau secara tertulis;
2. Permohonan dilampiri dengan dokumen pendukung atas perubahan data yang dimohonkan, berupa:
• atas permohonan perubahan nama bukan dikarenakan merger atau diakuisisi, alamat, dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):
• perubahan akta pendirian perusahaan yang telah mencantumkan nama perusahaan yang baru dan pengesahannya; dan
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), surat pengukuhan pengusaha kena pajak dengan nama perusahaan yang baru.
• atas permohonan perubahan nama dan/atau alamat pemilik/penanggung jawab:
• perubahan akta pendirian perusahaan yang telah mencantumkan nama penanggung jawab yang baru dan pengesahannya; dan
• identitas penanggung jawab yang baru.
• atas permohonan perubahan luas lokasi Gudang Berikat:
• Berita acara pemeriksaan dan lokasi dari Kantor Pabean yang mengawasi Gudang Berikat;
• Bukti penguasaan lokasi;
• Denah atau layout Gudang Berikat sebelum dan sesudah perubahan luas; dan
• Rekomendasi dari Penyelenggara Gudang Berikat dalam hal perubahan diajukan oleh PDGB.
• atas permohonan perubahan jenis barang yang ditimbun, berupa izin usaha perdagangan, izin usaha industri, atau izin usaha lain yang dipersamakan dengan izin usaha industri.
• atas permohonan penambahan daftar tujuan distribus:
• kontrak kerja sama antara Gudang Berikat dengan perusahaan tujuan distribusi untuk perusahaan yang mendistribusikan barang ke manajemen yang berbeda; dan
• izin kawasan berikat, izin toko bebas bea, izin usaha industri, atau izin usaha lain yang dipersamakan dengan izin usaha industri dari perusahaan tujuan distribusi.
• atas permohonan perubahan nama perusahaan dikarenakan merger atau diakuisisi:
• perubahan akta pendirian perusahaan yang telah mencantumkan nama perusahaan yang baru hasil dari merger atau akuisisi dan pengesahannya;
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), surat pengukuhan pengusaha kena pajak dengan nama perusahaan yang baru hasil dari merger atau akuisisi; dan
• izin usaha industri yang baru hasil dari merger atau akuisisi.
• Atas permohonan perubahan data, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama menerbitkan persetujuan atau penolakan disertai alasan penolakan dalam waktu paling lama:
• 5 (lima) Jam setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara elektronik melalui SKP; atau
• 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara tertulis.

(Sesuai dengan PMK 155/PMK.04/2019).