PENGUMUMAN !
Tutup
Downtime Layanan CEISA Terkait Migrasi Data Center DJBC ke Data Center Kementerian Keuangan
Sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK01l2012 tanggal 30 April 2012 tentang lntegrasi Perangkat Teknologi lnformasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Kementerian Keuangan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

lntegrasi Perangkat TIK dimaksud adalah penggabungan perangkat TIK di setiap unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan ke dalam Data Center dan Disaster Recovery Center Kementerian Keuangan;

Kegiatan integrasi tersebut akan diawali dengan proses migrasi seluruh layanan CEISA dari Data Center DJBC ke Data Center Kementerian Keuangan yang direncanakan akan dilakukan pada hari Minggu, 23 November 2014 pukul 22.00 WIB s.d Senin, 24 November 2014 pukul 08.00 WIB. Selama proses migrasi tersebut berlangsung seluruh layanan CEISA tidak dapat digunakan untuk sementara waktu;

Apabila terdapat perubahan waktu pelaksanaan migrasi layanan CEISA, akan segera diberitahukan pada kesempatan pertama;

Untuk menjaga kelancaran pelayanan dan pengurusan dokumen, karni menghimbau kepada seluruh pengguna jasa untuk menyesuaikan proses kegiatan bisnis terkait seluruh layanan CEISA dengan waktu pelaksanaan migrasi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Tugas Pokok dan Fungsi
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

TUGAS POKOK
 

Melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

FUNGSI

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai fungsi :

  1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

  2. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

  3. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional di bidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

  4. Perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perijinan, kemudahan, ketatalaksanaan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai dan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai serta penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 
 
Link
>Organisasi Internasional
>Customs Administration
>Kelembagaan
>Kementerian Keuangan
>Official Website Kantor Pelayanan
Aplikasi dan Layanan
>Portal Pengguna Jasa
>Registrasi Kepabeanan
>Registrasi PPJK
>Direktori Peraturan
>Browse Tarif Bea Masuk
>Browse Kurs
>Layanan Informasi
>Pengaduan Masyarakat
>Intranet Bea Cukai
>Office Automation
Media Center
>Berita
>Pengumuman
>Download
>Polling
>Galeri Kegiatan
>Galeri Foto
>Galeri Video
>Statistik Kepabeanan
>Pojok BeCe
Website
>Tentang Website
>Sitemap
>Disclaimer
>Term Of Use
>Privacy Statement
Newsletters