Layanan Publik

1. Penyerahan dan Penatausahaan Pemberitahuan RKSP untuk Sarana Pengangkut melalui Laut dan Udara melalui Tulisan di Atas Formulir
2. Penyerahan dan Penatausahaan Pemberitahuan RKSP untuk Sarana Pengangkut melalui Laut dan Udara melalui Media Penyimpan Data Elektronik
3. Penyerahan dan Penatausahaan Pemberitahuan RKSP untuk Sarana Pengangkut melalui Laut dan Udara Melalui Sistem PDE
4. Perbaikan RKSP (dengan Persetujuan Kepala Kantor)
5. Perbaikan RKSP (tanpa Persetujuan Kepala Kantor)
6. Pembatalan RKSP

1. Penyerahan dan Penatausahaan Pemberitahuan Inward Manifest untuk Sarana Pengangkut melalui Laut dan Udara oleh Operator Sarana Pengangkut melalui Tulisan di Atas Formulir
2. Penyerahan dan Penatausahaan Pemberitahuan Inward Manifest untuk Sarana Pengangkut melalui Laut dan Udara oleh Operator Sarana Pengangkut melalui Media Penyimpan Data Elektronik (MPDE)
3. Penyerahan dan Penatausahaan Pemberitahuan Inward Manifest untuk Sarana Pengangkut melalui Laut dan Udara oleh Operator Sarana Pengangkut melalui Sistem PDE
4. Penyerahan dan Penatausahaan Pemberitahuan Inward Manifest untuk Sarana Pengangkut melalui Darat melalui Tulisan di Atas Formulir
5. Penyerahan dan Penatausahaan Pemberitahuan Inward Manifest untuk Sarana Pengangkut melalui Darat melalui Media Penyimpan Data Elektronik (MPDE)
6. Penyerahan dan Penatausahaan Pemberitahuan Inward Manifest untuk Sarana Pengangkut melalui Darat melalui Sistem PDE
7. Penyerahan dan Penatausahaan Pemberitahuan Inward Manifest oleh Pengangkut Kontraktual dan/atau Penyelenggara Pos melalui Tulisan di Atas Formulir
8. Penyerahan dan Penatausahaan Pemberitahuan Inward Manifest oleh Pengangkut Kontraktual dan/atau Penyelenggara Pos melalui Media Penyimpan Data Elektronik (MPDE)
9. Penyerahan dan Penatausahaan Pemberitahuan Inward Manifest oleh Pengangkut Kontraktual dan/atau Penyelenggara Pos melalui Sistem PDE
10. Perbaikan Inward Manifest (dengan Persetujuan Kepala Kantor)
11. Perbaikan Inward Manifest (tanpa Persetujuan Kepala Kantor)
12. Pembatalan Inward Manifest

Rincian komponen standar pelayanan diatas dapat dilihat disini (download)

1. Pemberian Izin Operasional Kegiatan Tempat Penimbunan Sementara (TPS)
2. Pencabutan Pembekuan Operasional Kegiatan Tempat Penimbunan Sementara

Rincian komponen standar pelayanan diatas dapat dilihat disini (download)

1. Pelayanan Penyelesaian Barang Impor Untuk Dipakai (Jalur Merah)
2. Pelayanan Penyelesaian Barang Impor Untuk Dipakai (Jalur Hijau)
3. Pelayanan Penyelesaian Barang Impor Untuk Dipakai (Jalur Kuning)
4. Pelayanan Penyelesaian Barang Impor Untuk Dipakai (Jalur MITA Prioritas/AEO)
5. Pelayanan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai dengan Pelayanan Segera (Rush Handling)
6. Pelayanan Pemberian Izin Kepala Kantor/Pejabat Bea dan Cukai atas Barang Impor Untuk Dipakai dengan Pelayanan Segera (Rush Handling)
7. Pelayanan Pemberian  Izin Impor Dengan Penangguhan Pembayaran Bea Masuk, Pajak dalam Rangka Impor dan/atau Cukai (Vooruitslag)
8. Pelayanan Pemberian Perpanjangan Izin Impor dengan Penangguhan Pembayaran Bea Masuk, Pajak dalam Rangka Impor dan/atau Cukai (Vooruitslag)
9. Pelayanan Penyelesaian Barang Pindahan dengan menggunakan PIBK
10. Pelayanan Pengeluaran Empty Container
11. Pelayanan Izin/persetujuan impor kembali (reimpor)

Rincian komponen standar pelayanan diatas dapat dilihat disini (download)

1. Pelayanan Impor Barang Kiriman Dengan Cara Penyampaian Daftar Barang Kiriman
2. Pelayanan Impor Barang Kiriman Dengan Cara Penyampaian Consignment Note
3. Pelayanan Impor Barang Kiriman Dengan Cara Penyampaian PIBK
4. Pelayanan Permohonan Kartu Identitas Lintas Batas (KILB)
5. Pelayanan Perpanjangan Kartu Identitas Lintas Batas (KILB)
6. Pelayanan Penyelesaian Impor Barang Pribadi Pelintas Batas
7. Pelayanan Penyelesaian Barang Pribadi Penumpang Yang Tiba Bersama Penumpang dengan menggunakan Customs Declaration (CD)
8. Pelayanan Penyelesaian Barang Pribadi Penumpang Yang Tiba Bersama Penumpang dengan menggunakan PIBK
9. Pelayanan Penyelesaian Barang Pribadi Penumpang Yang Tiba sebelum atau sesudah kedatangan Penumpang yang diselesaikan dengan Customs Declaration (CD)
10. Pelayanan Penyelesaian Barang Pribadi Penumpang Yang Tiba sebelum atau sesudah kedatangan Penumpang yang diselesaikan dengan PIBK

Rincian komponen standar pelayanan diatas dapat dilihat disini (download)

1. Pelayanan Permohonan Ijin Impor Sementara
2. Pelayanan Pemberian Izin Perpanjangan Waktu Impor Sementara
3. Pemberian Izin Tidak Mengekspor Kembali Barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu
4. Pemberian Izin Tidak Mengekspor Kembali Barang Impor Sementara dengan tujuan hibah kepada pemerintah pusat
5. Pemberian Izin Tidak Mengekspor Kembali Barang Impor Sementara karena keadaan memaksa
6. Pindah Lokasi Impor Sementara
7. Perubahan tujuan penggunaan barang impor sementara
8. Penanganan Impor Sementara Barang Bawaan Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

Rincian komponen standar pelayanan diatas dapat dilihat disini (download)

Definisi

Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor (PKSI) merupakan penetapan klasifikasi barang atas barang impor sebagai dasar penghitungan bea masuk sebelum diajukan pemberitahuan pabean.

Ketentuan Permohonan PKSI

Permohonan PKSI diajukan oleh Importir, dengan ketentuan:
1.    Importir memiliki nomor identitas untuk dapat melakukan kegiatan kepabeanan;
2.    Importir tidak sedang mengajukan Pemberitahuan Pabean Impor atas barang yang
diajukan penetapan klasifikasi; dan
3.    atas barang yang diajukan penetapan klasifikasi tidak sedang dalam proses keberatan dan/atau banding di Pengadilan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemohon PKSI

Pemohon PKSI adalah Importir yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan impor.

Pengajuan Permohonan PKSI

Permohonan PKSI disampaikan baik melalui e-mail maupun secara langsung melalui loket pelayanan di Kantor Pusat DJBC dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A PMK No. 194/PMK.04/2016 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penetapan Klasifikasi Barang Impor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabean.

Permohonan disampaikan dengan melampirkan:

Permohonan PKSI, dilampiri dengan data teknis untuk keperluan identifikasi barang berupa:

1.    merek dagang;
2.    gambar/brosur;
3.    katalog;
4.    product specification;
5.    mill certificate;
6.    alur proses produksi;
7.    material safety data sheet;
8.    certificate of analysis;
9.    hasil pengujian dari laboratorium Bea dan Cukai
10.    atau laboratorium lainnya; dan/ atau
11.    dokumen lainnya yang dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan klasifikasi barang.

Persetujuan atau Penolakan Permohonan PKSI

Direktur a.n. Direktur Jenderal menerbitkan surat Keputusan Direktur Jenderal mengenai PKSI atau surat penolakan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung setelah:

1.    tanggal diterimanya permohonan secara lengkap; atau
2.    tanggal diterimanya data tambahan, contoh barang untuk keperluan identifikasi, dan/ atau informasi lainnya secara lengkap.

Penggunaan PKSI

Keputusan Direktur Jenderal mengenai PKSI berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan sepanjang barang yang diimpor mempunyai identifikasi yang sesuai dengan identifikasi barang yang tercantum dalam PKSI.
Penjelasan lebih lanjut mengenai PKSI dapat dilihat pada PMK No. 194/PMK.04/2016 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penetapan Klasifikasi Barang Impor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabean.

Definisi

Penetapan Keasalan Barang Sebelum Impor (PKBSI) merupakan penetapan dan/atau penentuan negara asal barang dengan memperhatikan ketentuan asal barang (rules of origin) yang berlaku, berdasarkan data yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebelum pengajuan pemberitahuan pabean.

Ketentuan Permohonan PKBSI

Permohonan PKBSI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1.    pemohon memiliki nomor identitas untuk dapat melakukan kegiatan kepabeanan;
2.    pemohon tidak sedang mengajukan Pemberitahuan Pabean Impor atas barang yang diajukan permohonan penetapan keasalan barangnya;
3.    barang yang diajukan permohonan penetapan keasalan barang, tidak sedang dalam pengajuan atau proses keberatan atau banding;
4.    barang yang diajukan permohonan penetapan keasalan barang tidak sedang dalam proses penelitian ulang atau audit kepabeanan; dan
5.    barang yang akan diimpor merupakan objek transaksi jual beli oleh pemohon.
6.    Ketentuan tentang PKBSI dapat dilihat pada PMK 7/PMK.04/2022 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Penetapan Keasalan Barang Yang Akan Diimpor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabean.

Pemohon PKBSI

Pemohon PKBSI meliputi:

1.    importir;
2.    eksportir;
3.    penyelenggara/ pengusaha Tempat Penimbunan Berikat;
4.    penyelenggara/ pengusaha Pusat Logistik Berikat;
5.    badan usaha/ pelaku usaha Kawasan Ekonomi Khusus;
6.    pengusaha di Kawasan Bebas;
7.    perwakilan dari pemohon; atau
8.    pihak lain yang memenuhi ketentuan.

Pengajuan Permohonan PKBSI

Permohonan PKBSI disampaikan secara elektronik melalui sistem aplikasi DJBC di https://portal.beacukai.go.id/ atau secara tertulis apabila system belum dapat diterapkan atau mengalami gangguan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur dengan contoh format dalam Lampiran A PMK No. 7/PMK.04/2022 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Penetapan Keasalan Barang.

Permohonan disampaikan dengan melampirkan:

1.    dokumen yang membuktikan adanya transaksi jual beli, yang dapat berupa:

a.    dokumen pemesanan pembelian (purchase order);
b.    konfirmasi pemesanan (confirmation order);
c.    kontrak penjualan (sales contract);
d.    faktur (invoice);
e.    Letter of Credit (L/C); atau
f.    dokumen transaksi pembayaran yang sejenis; dan

2.    dokumen yang berkaitan dengan identifikasi keasalan barang dan data teknis yang telah disahkan oleh eksportir dengan menyesuaikan kriteria asal barang yang akan digunakan, meliputi tetapi tidak terbatas pada:

a.    detail bahan baku penyusun barang jadi termasuk nilainya;
b.    negara asal bahan baku;
c.    biaya tenaga kerja langsung meliputi upah, remunerasi, dan tunjangan-tunjangan tenaga kerja lainnya yang terkait dengan proses produksi;
d.    biaya overhead langsung;
e.    biaya lainnya untuk perhitungan struktur biaya;
f.    keuntungan;
g.    nilai FOB barang;
h.    gambar /brosur, katalog dan/ atau spesifikasi produk;
i.    alur proses produksi dan pembuatan barang;
j.    klasifikasi barang (HS Code) termasuk bahan baku penyusun barang;
k.    dokumen keasalan barang misalnya Surat Keterangan Asal maupun Deklarasi Asal
Barang yang digunakan pada saat importasi bahan baku;
l.    dokumen lainnya yang dapat memberikan informasi keasalan barang sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan negara asal barang; dan/ atau
m.    pernyataan dari eksportir yang menyatakan bahwa data yang diserahkan benar.

Dalam hal dokumen yang dilampirkan tersebut dalam bahasa asing, pengajuan permohonan disertai dengan dokumen yang telah dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia.

Persetujuan atau Penolakan Permohonan PKBSI

Direktur    atas    nama    Direktur    Jenderal    memberikan    persetujuan    atau    penolakan    atas permohonan PKBSI paling lama:

1.    30 (tiga puluh) hari kerja, untuk Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) atau Mitra Utama Kepabeanan; dan
2.    40 (empat puluh) hari kerja, untuk pemohon lainnya, terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
Penggunaan PKBSI

PKBSI yang telah diterbitkan atau PKBSI perubahan berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai PKBSI dapat dilihat pada PMK No. 7/PMK.04/2022 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Penetapan Keasalan Barang Yang Akan Diimpor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabean.

Rincian komponen standar pelayanan diatas dapat dilihat disini (download)

Definisi

Valuation Advice adalah petunjuk tentang tata cara penghitungan nilai pabean terhadap barang yang akan diimpor, yang berisi perlakuan atas biaya atau nilai yang harus ditambahkan, dikurangkan, atau tidak termasuk pada nilai transaksi, yang tidak mencantumkan besaran nilai pabean, yang diterbitkan atas permintaan Importir.

Ketentuan Permohonan Valuation Advice

Permohonan Valuation Advice dapat diproses sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1.    diajukan oleh Importir yang telah memiliki identitas dalam rangka akses kepabeanan;
2.    diajukan atas 1 (satu) Materi Substansi;
3.    Materi Substansi yang diajukan tidak sedang dalam pengajuan atau proses keberatan atau banding;
4.    Materi Substansi yang diajukan tidak sedang dalam proses audit kepabeanan dan cukai;
5.    barang impor tersebut belum diajukan pemberitahuan pabean; dan
6.    barang yang akan diimpor merupakan objek transaksi jual beli oleh Importir.

Pemohon Valuation Advice

Pemohon Valuation Advice adalah Importir yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

Pengajuan Permohonan Valuation Advice

Permohonan Valuation Advice disampaikan secara elektronik melalui sistem aplikasi DJBC atau secara tertulis apabila system belum dapat diterapkan atau mengalami gangguan baik melalui e-mail maupun secara langsung melalui loket pelayanan di Kantor Pusat DJBC sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A PMK No. 134/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pemberian Petunjuk Mengenai Cara Penghitungan Nilai Pabean Berupa Perlakuan Biaya Dan/Atau Nilai Terhadap Barang Yang Akan Diimpor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabean (Valuation Advice).

Permohonan disampaikan dengan melampirkan:

Permohonan Valuation Advice disampaikan dengan melampirkan:

1.    dokumen yang membuktikan adanya transaksi jual beli, yang dapat berupa dokumen pemesanan, pembelian (purchase order), konfirmasi pemesanan (confirmation order), kontrak penjualan (sales contract), faktur (invoice), letter of credit (L/C), atau dokumen transaksi pembayaran yang sejenis; dan
2.    dokumen yang berkaitan dengan Materi Substansi nilai pabean yang diajukan, dapat berupa:

a.    perjanjian/kontrak (assist, royalti, merek dagang, lisensi, hak cipta, garansi, agen/perantara, proceeds);
b.    polis asuransi;
c.    dokumen pengangkutan; dan/atau
d.    dokumen yang terkait dengan komponen pembentuk nilai pabean.

Persetujuan atau Penolakan Permohonan Valuation Advice

Penerbitan Valuation Advice dilakukan paling lama:

1.    30 (tiga puluh) hari kerja, untuk Importir Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) atau Mitra Utama Kepabeanan; atau
2.    40 (empat puluh) hari kerja, untuk Importir lainnya, terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

Penolakan Permohonan Valuation Advice:

Direktur atas nama Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan mengenai penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran huruf E PMK No. 134/PMK.04/2018.

Penggunaan Valuation Advice

Valuation Advice yang telah diterbitkan atau Valuation Advice pengganti berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan, sepanjang kondisi transaksi pada saat importasi sesuai dengan kondisi transaksi yang tercantum dalam Valuation Advice tersebut.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Valuation Advice dapat dilihat pada PMK No. 134/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pemberian Petunjuk Mengenai Cara Penghitungan Nilai Pabean Berupa Perlakuan Biaya Dan/Atau Nilai Terhadap Barang Yang Akan Diimpor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabean (Valuation Advice).