Rapat ALCo Asset Liability Comittee Kemenkeu Regional Kalimantan Barat

Bertempat di Aula Kanwil DJPb Kalimantan Barat, Kemenkeu Regional Kalimantan Barat mengadakan rapat Asset Liability Committee (ALCo) Regional Tingkat Kemenkeu Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terkait kondisi fiskal dan ekonomi secara nasional pada hari Rabu, 5 Juli 2023. Turut hadir pada acara ini yaitu Arif Wibawa, Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) DJPb selaku narasumber, iikuti oleh pewakilan Kemenkeu se-Provinsi Kalimantan Barat baik itu Kukuh Sumardono Basuki, KaKanwil DJPb Kalbar, Imik Eko Putro, KaKanwil DJBC Kalbagbar, Kurniawan Nizar, KaKanwil DJP Kalbar, Tetik Fajar Ruwandari, KaKanwil DJKN Kalbar, dan Nyimas Herleni Rahma Zella, Kepala BDK Pontianak.


Asset Liability Committee (ALCo) merupakan salah satu organ yang memiliki tugas penting dalam melaksanakan penyusunan konsep proyeksi realisasi dan rekomendasi langkah-langkah mitigasi risiko penerimaan, belanja, pembiayaan, dan kebutuhan kas. Secara umum, APBN Regional Kalbar s.d 31 Mei 2023 terjaga dengan Baik, realisasi Belanja Pemerintah meningkat mendukung kegiatan ekonomi di Kalbar. Tercatat total pendapatan yang berhasil dicapai sebesar Rp 4,79 Triliun dan total belanja yang disalurkan di Kalbar Rp 10,66 Triliun. Selain itu dibahas juga tentang isu-isu yang sedang terjadi di Kalimantan Barat dan tindak lanjut yang bisa dilakukan oleh Kemenkeu Kalimantan Barat.
Kanwil DJBC Kalbagbar mendapatkan mandat sebagai Ketua Pokja UMKM yang bertugas untuk menetapkan rencana kerja, melaksanakan, serta mendukung semua program untuk mendukung UMKM di Kalimantan Barat. Imik menyampaikan bahwa penerimaan Bea Cukai Kalbagbar lebih rendah dari tahun lalu, sehingga Bea Cukai Kalbagbar berupaya mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di perbatasan dengan ekspor dari para pelaku UMKM. Devisa ekspor dari pelaku UMKM sejak Januari – Mei 2023 sebesar Rp 49,3 Miliar, sehingga dengan adanya potensi itu diperlukan adanya strategi yang tepat untuk mendorong masyarakat perbatasan melakukan ekspor.