Capaian Penerimaan Kanwil Bea Cukai Jateng DIY Tembus Rp 15,21 Triliun hingga Triwulan Pertama 2025
Semarang, 10 April 2025 – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Jateng-DIY) mencatatkan capaian penerimaan negara yang impresif hingga triwulan pertama tahun 2025. Total realisasi penerimaan mencapai Rp 15,21 triliun, atau 22,98?ri target APBN 2025. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, didorong oleh kenaikan signifikan di berbagai sektor.
Kepala Kanwil Bea Cukai Jateng DIY, Akhmad Rofiq, mengungkapkan bahwa sektor cukai tetap menjadi penyumbang utama dengan realisasi Rp14,64 triliun atau 22,95?ri target APBN, angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 4,51% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini diungkapkan Rofiq saat memimpin rapat Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) pada Kamis, 10 April 2025 di kantornya. Di sisi penerimaan kepabeanan, terdapat perkembangan yang menarik. Bea keluar menunjukkan pertumbuhan besar yaitu 103,42% year-on-year (YoY) menjadi Rp28 miliar per Maret 2025, yang telah mencapai 64,16?ri target tahunan. Lonjakan ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga referensi Crude Palm Oil (CPO) di pasar global. Sementara itu, penerimaan bea masuk sebesar Rp546 miliar (23,87?ri target) yang berarti mengalami sedikit penurunan YoY yang disebabkan oleh berkurangnya volume impor beras.
Menghadapi sisa tahun 2025, Rofiq menyampaikan beberapa strategi kunci. Pengawasan terhadap peredaran barang ilegal akan terus dioptimalisasi, sementara layanan akan ditingkatkan untuk mempermudah proses kepabeanan. "Kami juga akan lebih intensif dalam melakukan pendampingan kepada pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang regulasi kepabeanan dan cukai," tambah Rofiq. Capaian di triwulan pertama ini menjadi landasan yang kuat untuk kinerja yang lebih baik sepanjang tahun 2025, sekaligus menunjukkan peran strategis Kanwil Bea Cukai Jateng DIY dalam mendukung penerimaan negara.