Capai Rp665 M, Bea Cukai Riau Berhasil Lampaui Target Penerimaan 2020
Pekanbaru, 21-01-2021 – Kantor Wilayah Bea Cukai Riau yang membawahi empat kantor yaitu Bea Cukai Pekanbaru, Bea Cukai Dumai, Bea Cukai Tembilahan, dan Bea Cukai Bengkalis, pada tahun 2020 lalu berhasil mencatat penerimaan mencapai Rp665,1 miliar atau 203,75% dari target yang ditetapkan sebesar Rp326,45 miliar.
Kepala Bidang Fasilitas Bea Cukai Riau, Hartono, dalam konferensi pers dengan media mengungkapkan, realisasi di tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 237,8% dari tahun sebelumnya. “Lonjakan penerimaan ini didorong dari sektor bea keluar atas komoditi CPO dan turunannya yang mengalami kenaikan harga patokan ekspor (HPE),” ungkapnya.
Hartono menyebutkan, selama tahun 2020 Bea Cukai telah memberikan berbagai fasilitas kepabeanan dan cukai, diantaranya penetapan dua perusahaan dalam pusat logistik berikat, pemberian fasilitas gudang berikat dan pemberian 53 fasilitas pemberian pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) untuk perusahaan minyak dan gas.
“Sampai akhir tahun 2020 jumlah perusahaan penerima fasilitas di Kantor Wilayah Bea Cukai Riau yaitu 33 perusahaan kawasan berikat, 6 perusahaan pusat logistik berikat, 2 perusahaan gudang berikat dan 1 perusahaan penerima fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE),” sebut Hartono.
Dari sisi pengawasan, lanjut Hartono, pihaknya berhasil melakukan 422 penindakan dan berhasil mengamankan barang senilai Rp423,12 miliar dengan total potensi kerugian negara sebesar Rp268,5 miliar. Komoditi yang mendominasi penindakan ini ialah rokok ilegal sejumlah 36,6 juta batang dan hasil pengolahan tembakau lainnya sebanyak 12,4 liter dengan potensi kerugian negara sebesar Rp18,55 miliar. Untuk komoditi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP), jumlah perkiraan nilai barang sebesar Rp363,1 miliar yang setara dengan menyelamatkan 1,25 juta jiwa.
Hartono menjelaskan, selama tahun 2020, selain mengeluarkan beberapa kebijakan terkait keringanan di tengah pandemi Covid-19, Bea Cukai juga menyusun langkah strategis untuk mewujudkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN), salah satunya pembangunan National Logistic Ecosystem (NLE). NLE ini mengintegrasikan sistem logistik yang sudah ada menjadi sebuah ekosistem logistik sehingga memangkas biaya logistik. “Sistem ini akan berorientasi pada kerja sama antar instansi pemerintah dan swasta yang dilakukan melalui pertukaran data, simplikasi proses, penghapusan repetisi, duplikasi, dan single profile,” jelas Hartono.
Akhir 2020, kata Hartono, Bea Cukai mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang memperhatikan aspek pengendalian konsumsi, tenaga kerja, petani, peredaran rokok ilegal, dan penerimaan.
“Kebijakan cukai tahun 2021 difokuskan ke pengendalian konsumsi yang ditandai dengan besaran kenaikan lebih dominan ke sigaret kretek mesin (SKM) yang memiliki market share terbesar yaitu 71,4%. Untuk jenis SKT, ditetapkan tarif cukainya tidak mengalami kenaikan dengan mempertimbangkan sektor padat karya dan mengingat dalam masa pemulihan perekonomian akibat perekonomian pandemi Covid-19,” ujarnya.
Sementara itu, Hartono mengungkapkan, alokasi dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) 2021 akan diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat dengan persentase sebesar 50%, kesehatan 25%, dan penegakan hukum 25%. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 dan Peraturan Kementerian Keuangan nomor 188/PMK.04/2020, dalam rangka vaksinasi Covid-19 di Indonesia, vaksin Covid-19 akan mendapat fasilitas kepabeanan dan cukai. “Fasilitas tersebut diantaranya pembebasan bea masuk atau cukai, tidak dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Penjualan Barang Mewah, serta pembebasan pemungutan Pajak Pengahasilan pasal 22,” pungkas Hartono.