Bea Cukai Gencarkan Asistensi Fasilitas Kepabeanan di Jakarta dan Surabaya
Jakarta, 19-05-2025 - Perkuat kepatuhan dan optimalisasi fasilitas kepabeanan, Bea Cukai Tanjung Perak dan Bea Cukai Tanjung Priok gelar rangkaian kegiatan asistensi terhadap perusahaan pengguna fasilitas Mitra Utama (MITA) Kepabeanan. Kegiatan ini mencakup monitoring langsung di lapangan maupun sosialisasi regulasi terbaru yang berlaku dalam pengelolaan MITA.
Pada 29-30 April 2025, Bea Cukai Tanjung Perak melakukan monitoring kepatuhan terhadap PT Cometa Can, salah satu perusahaan pengguna fasilitas MITA yang berlokasi di Pasuruan, Jawa Timur. Monitoring tersebut mencakup pengujian terhadap sejumlah aspek penting, antara lain sistem pengendalian internal, pencatatan logistik dan akuntansi kegiatan kepabeanan, serta sampling dokumen untuk memastikan keterlacakan (traceability).
“Monitoring ini bukan sekadar evaluasi, tetapi juga bentuk asistensi berkelanjutan agar penerima fasilitas MITA terus menjaga standar dan integritasnya,” ujar Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo,.
Sementara itu, pada 15 Mei 2025, Bea Cukai Tanjung Priok menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan MITA Kepabeanan. Kegiatan ini digelar secara hybrid dan diikuti oleh perusahaan-perusahaan MITA yang berada di wilayah kerja Bea Cukai Tanjung Priok.
Sesi utama sosialisasi menyoroti implementasi prinsip anti korupsi dan mekanisme monitoring-evaluasi terbaru. Sosialisasi ini dilakukan agar para pelaku usaha tidak hanya memahami aturan, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara utuh.
“Transparansi dan kepatuhan adalah fondasi utama dalam menciptakan ekosistem kepabeanan yang sehat dan berintegritas,” ungkap Budi.
Melalui kegiatan monitoring dan sosialisasi ini, Bea Cukai menegaskan komitmennya untuk terus membangun kemitraan strategis bersama pelaku usaha. Upaya asistensi yang dilakukan diharapkan tidak hanya meningkatkan kepatuhan, tetapi juga memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam menciptakan iklim perdagangan yang kondusif.