APBN untuk Kaltara Naik 17 Persen
Gubenur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs H Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum didampingi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltara, Wahyu Prihantoro, S.E., M.P, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Buku Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2023, kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Provinsi Kaltara.
Bea Cukai Tarakan, diwakili oleh Minhajuddin Napsah, selaku Kepala Kantor Bea Cukai Tarakan, turut hadir dalam acara tersebut yang bertempat di Ruang Serbaguna Gedung Gadis, Pemprov Kaltara, Rabu (14/12), sekaligus sebagai tanda dari dimulainya pelaksanaan APBN Tahun 2023.
Dari total Belanja Negara tahun 2023 sebesar Rp 3.061,2 triliun, dialokasikan ke Provinsi Kaltara sebesar Rp 12,24 triliun dalam bentuk belanja K/L sebesar Rp 3,76 triliun dan TKD sebesar Rp 8,48 triliun.
Secara umum, APBN untuk Provinsi Kaltara naik 17,06 persen dibanding anggaran tahun 2022. Alokasi TKD naik signifikan sebesar 25,05 persen yang dikontribusi oleh kenaikan alokasi Dana Bagi Hasil hampir 100 persen. Sedangkan alokasi belanja K/L naik 2,30 persen.
“Alhamdulillah, penyerahan DIPA dan TKD ini sebagai tanda dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Dengan begitu, pelaksanaan APBN 2023 di Kaltara sudah dapat dimulai,” papar Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang.
Di Kaltara sendiri, sampai dengan akhir November 2022, belanja negara secara keseluruhan telah terserap sebesar 91,03 persen atau sebesar Rp 9,52 triliun. Belanja melalui K/L terealisasi 77,51 persen atau sebesar Rp 2,85 triliun, termasuk di dalamnya dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang baru terserap 66,96 persen atau Rp 48,81 miliar. Sedangkan anggaran TKD telah terserap 98,35 persen atau Rp 6,67 triliun. Dengan capaian tersebut, optimisme proses pemulihan ekonomi dapat terus dijaga meskipun harus semakin waspada terhadap risiko global yang berasal dari berbagai faktor yang menyebabkan perlambatan ekonomi. Zainal mengajak seluruh stakeholder dapat meningkatkan koordinasi dan kolaborasi, serta semangat untuk bergerak bersama (sinergitas) mewujudkan cita-cita memajukan Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera. Senada dengan itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kaltara, Wahyu Prihantoro, S.E., M.P mengatakan, penyerahan DIPA sebagai simbol dimulainya pelaksanaan APBN 2023 di Kaltara. Wahyu menerangkan bahwa DIPA dan Buku Alokasi TKD merupakan dokumen APBN yang menjadi acuan bagi para pimpinan unit kerja K/L, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif. APBN katanya, memiliki daya ungkit yang besar dalam menggerakkan perekonomian di wilayah Kaltara, oleh karena itu akselerasi untuk serapan APBN yang optimal diharapkan dapat segera dilaksanakan sejak penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah. Hal ini bertujuan agar APBN dapat berkinerja maksimal sesuai target capaian dan output yang ditetapkan sehingga outcome dari kinerja APBN dapat segera dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Dalam kegiatan ini, Bea Cukai Tarakan berhasil mendapatkan penghargaan berupa pencapaian IKPA tertinggi TA 2022 se-Kalimantan Utara. MENUJU BEA CUKAI BEDUANG BAIS