Pemaparan Materi Wilayah Perbatasan oleh Bea Cukai Ternate pada Pertemuan Keamanan Diplomatik Kementerian Luar Negeri
Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri, melalui Direktorat Keamanan Diplomatik, menyelenggarakan "Kegiatan Koordinasi Mengenai Perkembangan Terkini Maluku Utara", yang bertempat di Ruang Rapat Bacan, Hotel Grand Dafam Ternate, pada Selasa 24 April 2018.
Teguh Wardoyo, selaku Direktur Keamanan Diplomatik, dalam sambutannya sebagai pembuka acara, menyebutkan bahwa secara geografis Maluku Utara sebagai wilayah perbatasan laut, memiliki potensi yang dapat dikembangakan, sesuai dengan program Nawacita Jokowi-JK yaitu membangun negeri dari daerah pinggiran.
Adapun rangkaian acara pada kegiatan ini adalah pemaparan materi dari perwakilan Pemerintah Daerah yang berada di Maluku Utara, serta instansi pemerintah lainnya khususnya Aparat Penegak Hukum (APH) yang memiliki tupoksi yang berkaitan dengan wilayah perbatasan.
Dalam kesempatan ini, Bea Cukai Ternate, menyampaikan materi yang dibawakan langsung oleh Kepala Kantor, Musafak, dengan tema Industrial Assistance dan Community Protector. Industrial Assistance dalam hal peran Bea Cukai Ternate dalam mendorong potensi perekonomian daerah di wilayah perbatasan, khususnya di sektor perikanan, pertambangan, dan pariwisata untuk memasuki ranah ekspor.
Selanjutnya, tema Community Protector dalam hal melindungi masyarakat Maluku Utara dari adanya indikasi kejahatan internasional, baik penyelundupan barang lartas dan ilegal, maupun perdagangan manusia, yang diindikasikan masuk ke Indonesia melalui Sarana Pengangkut asing.
Musafak juga menekankan, "selain daripada mendorong potensi ekspor Maluku Utara, kami Bea Cukai Ternate, siap untuk menjalankan tugas, bersama instansi terkait lainnya dalam menjaga wilayah perbatasan, khususnya perairan utara Indonesia, dalam mencegah terjadinya Transnational Organized Crime (TOC)."
Selain Bea Cukai, instansi lain yang hadir dalam pertemuan kali ini, antara lain Sekretariat Deputi II Kemenkopolhukam, BIN Daerah Maluku Utara, Bappeda Maluku Utara, Biro Pemprov Maluku Utara, Imigrasi Kemhumkam Maluku Utara, Badan Keamanan Laut Maluku Utara, BNNP Maluku Utara, serta Aparat Penegak Hukum lainnya yang juga memiliki kepentingan dalam menjaga wilayah perbatasan.
Teguh Wardoyo, di penghujung acara menyampaikan pesan sekaligus sebagai pentup, bahwa target diselenggarakannya pertemuan ini agar dapat terwujud integrasi informasi terkini mengenai Maluku Utara, dan juga menjadikan kesempatan untuk mempererat koordinasi antar instansi baik yang ada di daerah maupun instansi pusat.