Kanwil Bea Cukai Jateng DIY Dorong Ekonomi Daerah melalui Pemberian Fasilitas dan Asistensi Industri



Semarang, 14-11-2025 – Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Jateng DIY) terus menunjukkan komitmen nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, salah satunya melalui pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai. Kanwil Bea Cukai Jateng DIY tercatat telah menerbitkan 33 izin fasilitas Kawasan Berikat (KB) baru hingga Oktober 2025. Angka tersebut memberikan angin segar kepada penyerapan tenaga kerja yang tercatat dapat menyerap lebih dari 2.369 tenaga kerja baru dengan total investasi mencapai Rp693,61 miliar. 

Di sisi lain, pemberian fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) juga terus diperluas. Sepanjang tahun 2025, telah diterbitkan enam izin KITE baru yang berkontribusi pada penambahan 1.899 tenaga kerja serta peningkatan nilai investasi sebesar USD 20 juta.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jateng DIY, Imik Eko Putro, menyebutkan bahwa fasilitas seperti KB dan KITE berperan strategis dalam menjaga stabilitas industri sekaligus memperkuat ekspor. “Fasilitas ini bukan hanya insentif fiskal, tetapi juga instrumen percepatan ekonomi yang mendorong daya saing industri nasional,” jelasnya. 

Selain itu, Kanwil Bea Cukai Jateng DIY juga terus memperluas pendampingan terhadap UMKM berorientasi ekspor. Melalui asistensi langsung dan sosialisasi, para pelaku usaha kecil dan menengah dibantu memahami prosedur ekspor, perizinan, serta pemanfaatan fasilitas fiskal agar mampu menembus pasar global.

Imik menegaskan bahwa penguatan fasilitas kepabeanan menjadi bagian dari strategi besar Bea Cukai untuk menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan. “Kami ingin setiap fasilitas yang diberikan benar-benar berdampak pada penyerapan tenaga kerja, peningkatan nilai tambah, dan pertumbuhan ekspor. Semakin banyak industri dan UMKM yang tumbuh, semakin kuat pula ekonomi daerah,” tutupnya. 

Dengan capaian tersebut, Kanwil Bea Cukai Jateng DIY tidak hanya berperan sebagai penjaga penerimaan negara, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi daerah yang berorientasi pada pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.