FAQ

Per September 2023, Indonesia memiliki 18 skema perjanjian perdagangan internasional dengan berbagai negara mitra yaitu antara lain:

1. ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)
2. ASEAN – China FTA (ACFTA)
3. ASEAN – Korea FTA (AKFTA)
4. ASEAN – India FTA (AIFTA)
5. ASEAN – Australia – New Zealand  FTA (AANZFTA)
6. ASEAN – Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)
7. ASEAN – Hongkong FTA (AHKFTA)
8. Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)
9. Indonesia – Pakistan Preferential Trade Agreement (IPPTA)
10. Indonesia – Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICCEPA)
11. MoU Indonesia – Palestina
12. Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IACEPA)
13. Indonesia – EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IECEPA)
14. Preferential Trade Agreement Among D-8 Member States (D-8 PTA)
15. Indonesia – Mozambique Preferential Trade Agreement (IMPTA)
16. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)
17. Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership (IKCEPA)
18. Indonesia-Uni Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership (IUAECEPA)

Tarif Preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

Tarif preferensi dari masing – masing komoditas pada tiap perjanjian perdagangan dapat dilihat melalui Indonesia National Trade Repository (INTR) atau melalui Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

Apabila anda melakukan importasi dengan negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia maka barang anda dapat memanfaatkan tarif preferensi yang telah diatur dalam perjanjian tersebut.

Untuk mendapatkan tarif preferensi, anda harus membuktikan barang tersebut berasal dari negara yang tercantum dalam perjanjian perdagangan bebas. Adapun macam – macam bentuk dari bukti asal barang adalah sebagai berikut:

• Surat Keterangan Asal
  Dokumen pelengkap pabean yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA yang menyatakan bahwa barang yang akan memasuki Daerah Pabean dapat diberikan Tarif Preferensi.
• Surat Keterangan Asal Elektronik
  SKA yang dikirim secara elektronik antar negara anggota. Saat ini skema FTA yang memiliki mekanisme SKA elektronik adalah ATIGA (e-Form D), ACFTA (e-Form E), AKFTA (e-Form AK) dan IJEPA.
• Deklarasi Asal Barang (Declaration of Origin)
  Pernyataan asal barang yang dibuat oleh Eksportir Teregistrasi, Eksportir Bersertifikat atau eksportir sebagaimana diatur dalam masing-masing perjanjian atau kesepakatan internasional, yang digunakan sebagai dasar pemberian tarif preferensi. Saat ini skema FTA yang mengakomodasi DAB adalah ATIGA, IACEPA, IECEPA dan RCEP.

Perlu diperhatikan bahwa tiap perjanjian memiliki ketentuan terkait bentuk bukti asal barang yang berbeda – beda.

• transit dan/atau transshipment barang semata – mata ditujukan untuk alasan geografis atau pertimbangan khusus terkait syarat pengangkutan.
• barang tersebut tidak diperdagangkan atau dikonsumsi di negara tujuan transit dan/atau transshipment; dan
• tidak mengalami proses produksi selain bongkar muat dan tindakan lain yang diperlukan untuk menjaga barang agar dalam kondisi baik.

Third Country / Party Invoicing adalah penerbitan invoice oleh perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga (baik Negara Anggota atau bukan Negara Anggota) atau yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya Surat Keterangan Asal / Deklarasi Asal Barang.

Ketentuan Third Country / Party Invoicing berlaku pada perjanjian ATIGA, ACFTA, AKFTA, AIFTA, AHKFTA, AJCEP, ICCEPA.

Berdasarkan konfirmasi dari pihak Republik Rakyat Tiongkok (RRT), hingga saat ini elemen data dimaksud masih belum dapat diakomodasi pada e-Form E. Berkenaan dengan hal tersebut, maka untuk sementara, penelitian e-Form E dengan skema TPI dapat dilakukan dengan mendasarkan pula pada lembar asli Form E dan/atau hasil pindaian Form E, dengan memperhatikan mekanisme penyerahan dokumen sesuai PMK terkait penyerahan SKA. Jika ada informasi atau update lebih lanjut terkait hal ini, akan segera kami sampaikan dan edarkan kembali.

Pada prinsipnya, SKA dapat diterbitkan oleh instansi yang berwenang di negara pengekspor sebelum / pada saat / sesaat setelah eksportasi. 

Namun, dalam kondisi tertentu, SKA dapat diterbitkan setelah Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, sesuai dengan ketentuan pada masing – masing FTA dengan memberikan tanda/tulisan/cap “ISSUED RETROACTIVELY” pada SKA.

Khusus untuk skema IPPTA, MoU Indonesia Palestina, D-8 PTA, tanda/tulisan/cap yang harus diberikan pada SKA adalah “ISSUED RETROSPECTIVELY”.

Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi ditentukan pada saat tanggal dimuatnya barang ke sarana pengangkut.

1. menerbitkan SKA baru dengan memenuhi ketentuan prosedural; atau
2. melakukan perbaikan dengan:
   • mencoret (striking out) data yang salah;
   • menambahkan data yang benar; dan
   • menandasahkan dengan membubuhkan tanda tangan/paraf pejabat yang berwenang dari Instansi Penerbit SKA pada bagian yang dilakukan perbaikan.

SKA tetap dianggap sah dalam hal terdapat perbedaan yang bersifat minor. Perbedaan yang bersifat minor telah diatur dalam masing – masing perjanjian perdagangan bebas terkait. lihat lebih lengkap di sini.

SKA Elektronik dapat dicek melalui website tracking LNSW dengan langkah:

1. Akses ke www.insw.go.id
2. Klik menu Penelusuran – eCoO
3. Masukan NPWP dan nomor e-CoO

atau melalui link: https://apps1.insw.go.id/tracking-atiga/

Jenis status dari tracking SKA Elektronik:

1. AS1 – Sending Process: e-COO arrived at ASW Gateway of Exporting Country
2. AS2 – Sending Process: e-COO arrived at ASW Gateway of Importing Country
3. AS3 – Sending Process: e-COO arrived at NSW of Importing Country
4. NOT – e-COO can not be processed. Please contact to NSW of importing country
5. REC – e-COO is available in the Customs system

Tata cara penyerahan SKA dan/atau DAB mengacu pada PMK 35 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal dan/atau Deklarasi Asal Barang dalam rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

PMK 35 Tahun 2023 mencabut PMK 45/PMK.04/2020 terkait penyerahan SKA atau Invoice Declaration beserta dokumen pelengkap penelitian pabean dalam masa pandemi Covid-19.

Ketentuan lebih lengkap dapat dilihat di Pusat Pengetahuan FTA.

1. Thailand : https://verify.dft.go.th (diperlukan username dan password)
2. India :https://coo.dgft.gov.in
3. Chile :
   –    https://web.sofofa.cl/certificacion-de-origen/servicios-en-linea/
   –    http://segco.edinet.cl/SEGCOApp-war/public/consulta/SearchCertificateOrigin.view
   (diperlukan username dan password)
4. China :
   –    http://origin.customs.gov.cn/
   –    http://check.ccpiteco.net/
   (diperlukan username dan password)
5. Korea :
   –    http://cert.korcham.net/search/index.htm
   –    http://www.customs.go.kr
6. Malaysia : http://newepco.dagangnet.com.my/dnex/dnex_app/ (diperlukan username dan password)
7. Singapura : http://www.ntp-international.gov.sg/vp
8. Myanmar : https://verificationco.myanmartradenet.com/ (diperlukan username dan password)
   (untuk SKA Form D, Form AK, Form AJ, Form AANZ dan Form AHK)
9. Iran : http://www.chambertrust.ir/co
10. e-Form : Web tracking INSW pada https://apps1.insw.go.id/tracking-atiga/

Website yang disediakan oleh RCEP Participating Country untuk melakukan pengecekan Approved Exporter, yaitu:

1. China : http://origin.customs.gov.cn/
2. Korea :
   http://www.customs.go.kr/rcep.html (present until 31 Jan 23), dan
   http://www.customs.go.kr/approved.html(updated)