AEO

Information on Authorized Economic Operator

Sejarah AEO  dan AEO Indonesia

Berlatar belakang peristiwa terorisme 9/11/2001 di USA, menjadi pemicu pemikiran oleh dunia internasional perlunya jaminan security pada setiap pergerakan rantai pasok barang dalam perdagangan internasional. Kondisi ini juga mendorong WCO menerbitkan inisiatif  berupa WCO SAFE FOS, merupakan standardisasi keamanan dan fasilitasi terhadap mata rantai pasokan perdagangan internasional untuk meningkatkan kepastian dan kemudahan pemantauan arus barang yang dapat diprediksi.

Pada tahun 2005, Republik Indonesia menandatangani letter of intent WCO SAFE FOS, untuk implementasi AEO di Indonesia. Menindaklanjuti ini Presiden menerbitkan Inpres Nomor 1 tahun 2010 yang menginstruksikan implementasi AEO dan teknologi informasi untuk mendukung iklim investasi. Kemudian Menteri Keuangan menindaklanjutinya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: PMK 219/PMK.04/2010 Tentang Perlakuan Kepabeanan terhadap Authorized Economic Operator. Pada Tahun 2014 dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK 227/PMK.04/2014 Tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator ) yang mecabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK 219/PMK.04/2010 Tentang Perlakuan Kepabeanan terhadap Authorized Economic Operator.

Implementasi AEO secara Internasional, telah menjadi agenda diskusi penting dalam forum-forum pertemuan internasional (APEC, WTO, WCO, ICAO, ASEAN) dan Indonesia sebagaimana disampaikan Presiden dalam beberapa kesempatan di forum pertemuan Internasional tersebut, telah berkomitmen untuk mengimplementasikan AEO di Indonesia.

Dasar Hukum

  1. Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, khususnya terkait implementasi pemeriksaan pabean secara selektif sebagaimana hal tersebut direkomendasikan WCO SAFE FOS sebagai perlakuan kepabeanan secara khusus kepada AEO.
  2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional 2010, dimana tercantum salah satu wujud kebijakan dan pengembangan teknologi informasi kepabeanan adalah penerapan AEO.
  3. Peraturan Menteri Keuangan PMK PMK 227/PMK.04/2014 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator).
  4. Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-4/BC/2015 tentang Tata Cara Pemberian Pengakuan Kepabeanan Sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator).

 

Definisi AEO

Pengertian AEO berdasarkan SAFE FoS adalah operator ekonomi yang terlibat dalam pergerakan barang dalam rantai pasokan (supply chain) secara internasional dalam fungsi apapun yang telah mendapat pengakuan oleh atau atas nama administrasi pabean nasional karena telah memenuhi standar WCO atau standard keamanan rantai pasokan.  Termasuk operator ekonomi yang dapat bergabung dalam AEO dapat berupa : produsen, importir, eksportir, PPJK, pengangkut, konsolidator, pihak  perantara, otoritas pelabuhan, pengelola terminal,  pengusaha pergudangan, dan distributor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2014, Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) yang selanjutnya disebut AEO adalah Operator Ekonomi yang mendapat pengakuan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga mendapatkan perlakuan kepabeanan tertentu

Jenis Operator Ekonomi

  • Importir
  • Eksportir
  • PPJK
  • Pengusaha TPS
  • Pengusaha TPB
  • Pengangkut
  • Pihak lainnya

 

Sasaran Program AEO Indonesia

  1. Secure and safe Supply Chain
  2. Adanya partisipasi aktif Peserta AEO dalam pengamanan rantai perdagangan
  3. Praktek business yang efisiensi bagi Peserta AEO
  4. Simplifikasi Prosedur Kepabeanan
  5. Pemenuhan dan Pengakuan Standar Internasional

Tata Nilai dan Budaya

Tata nilai dan budaya yang melandasi penerapan Program AEO Indonesia juga harus memperhatikan dan mengacu pada tata nilai yang tercantum pada SAFE FoS, yaitu :

  1. Partnership

Program AEO merupakan bentuk kerjasama DJBC dan Dunia Usaha yang dilandasi sikap keterbukaan dan sikap sukarela untuk mengembangkan inisiatif dan mengimplementasikan praktek business yang berorientasi pada pengamanan resiko-resiko pada pengiriman barang, yang menjadi keprihatinan dan ancaman bersama, baik dalam perspektif global maupun nasional.

 

  1. Mutual Trust

Pemberian akreditasi dan pemberian fasilitas kepabeanan adalah bentuk kepercayaan DJBC kepada Peserta AEO, karena Peserta AEO dipercaya memiliki komitmen yang tinggi dan mengimplementasikan standar-standar pengamanan pengiriman barang, melakukan upaya terus menerus untuk mempertahankan praktek business yang memenuhi standar itu serta mengembangkan komitmen tersebut pada pihak-pihak mitra di lingkungannya.

  1. Self Assesment

Peserta AEO mempunyai inisiatif mandiri untuk berkomunikasi, berkoordinasi dan berkonsultasi, menyampaikan data dan informasi terkait hal-hal yang mengarah pada pencapaian pengamanan pengiriman barang dalam rantai pasokan.

  1. Own Responsibility

Masing-masing pihak, DJBC dan Peserta AEO, harus memperhatikan porsi tanggung jawabnya masing-masing untuk menjamin tujuan Program AEO dapat tercapai.

Kondisi dan Persyaratan AEO

  1. Kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan;
  2. Sistem pengelolaan data perdagangan;
  3. Kemampuan keuangan;
  4. Sistem konsultasi, kerjasama, dan komunikasi;
  5. Pendidikan, pelatihan, dan kepedulian;
  6. Pertukaran informasi, akses, dan kerahasiaan;
  7. Keamanan kargo;
  8. Keamanan pergerakan barang;
  9. Keamanan lokasi;
  10. Keamanan pegawai;
  11. Keamanan mitra dagang;
  12. Manajemen krisis dan pemulihan insiden; dan
  13. Sistem perencanaan dan pelaksanaan pemantauan, pengukuran, analisis, dan peningkatan sistem

Manfaat Implementasi AEO

  • Bagi operator ekonomi, mempercepat proses pengeluaran barang dengan minimal penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik, sehingga diharapkan dapat mengurangi biaya logistik.
  • Perusahaan AEO akan diakui di seluruh dunia sebagai perusahaan yang safe and secure  serta sebagai mitra bisnis  yang  yang  patuh  dan  taat  dalam  perdagangan internasional.
  • Bagi DJBC, meningkatkan efektivitas pengawasan, pelayanan, dan efisiensi alokasi sumber daya.
  • Bagi negara, diakui sebagai trust worthy country dalam perdagangan internasional karena telah menerapkan safety and security dalam logistic supply chain, sehingga lebih lanjut akan berdampak positif bagi perekonomian nasional.

Perkembangan AEO Indonesia

Sampai dengan 20 Maret 2018, total 75 perusahaan bersertifikat AEO dan 80 Sertifikat AEO, dengan data sebagai berikut:

NO

NAMA PERUSAHAAN

JENIS OPERATOR

1

PT LG ELECTRONIC INDONESIA

Eksportir

2

PT TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA

Eksportir

3

PT UNILEVER INDONESIA

Eksportir

4

PT NESTLE INDONESIA

Eksportir

5

PT INDAH KIAT PULP AND PAPER TBK.

Eksportir

6

PT MEGASETIA AGUNG KIMIA

Importir; Eksportir

7

PT SAMSUNG ELECTRONIC INDONESIA

Importir; Eksportir dan Pengusaha TPB

8

PT AGILITY

PPJK

9

PT AGILITY INTERNATIONAL

Pergudangan

10

PT ASTRA DAIHATSU MOTOR

Importir; Eksportir

11

PT PINDO DELI PULP & PAPER

Importir; Eksportir

12

PT LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY

Importir; Eksportir

13

PT JASA ANGKASA SEMESTA

Pengusaha TPS

14

PT KINTETSU WOLRD EXPRESS INDONESIA

PPJK; Pengusaha TPS

15

PT LAUTAN LUAS TBK.

Importir; Eksportir

16

PT TOA GALVA INDUSTRIES

Importir; Eksportir

17

PT SANSAN SAUDARATEX JAYA

Importir; Eksportir

18

PT BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA TBK.

Importir; Eksportir

19

PT SRIBOGA FLOUR MILLS

Importir; Eksportir

20

PT ERATEX DJAJA TBK.

Importir; Eksportir

21

PT HONDA PROSPECT MOTOR

Importir; Eksportir dan Pengusaha TPB

22

PT CIPTA KRIDA BAHARI

PPJK

23

PT PUSAKA LINTAS SAMUDRA

PPJK

24

PT SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP INDONESIA

Eksportir, Importir, Pengusaha TPB

25

PT FAJAR SURYA WISESA

Eksportir, Importir

26

PT MAKMUR META GRAHA DINAMIKA

Eksportir, Importir

27

PT FRISIAN FLAG INDONESIA

Eksportir, Importir

28

PT TIGAKA DISTRINDO PERKASA

Eksportir, Importir

29

PT PANGGUNG ELECTRIC CITRABUANA

Eksportir, Importir

30

PT INDRA JAYA SWASTIKA

PPJK, Pengusaha TPS, Pengusaha TPB dan Depo Kontainer

31

PT SUMISHO GLOBAL LOGISTIC

PPJK, Pergudangan dan Penyelenggara Gudang Berikat, Pengangkut

32

PT INDONESIA WACOAL

Eksportir, Importir

33

PT RIAU ANDALAN PULP & PAPER

Eksportir, Importir, Pengusaha TPS, Pengusaha TPB

34

PT RIAU ANDALAN KERTAS

Eksportir, Importir, Pengusaha TPB

35

PT INTIGUNA PRIMATAMA

Eksportir, Importir, Pengusaha TPB

36

PT ANUGRAH KERTAS UTAMA

Eksportir, Importir, Pengusaha TPB

37

PT KAO INDONESIA

Importir, Eksportir

38

PT INKOTE INDONESIA

Importir, Eksportir

39

PT KATOLEC INDONESIA

Importir, Eksportir, Pengusaha TPB

40

PT BIROTIKA SEMESTA

Pengusaha TPS

41

PT TT METALS INDONESIA

Eksportir dan Importir

42

PT OTSUKA INDONESIA

Eksportir dan Importir

43

PT UNILEVER OLEOCHEMICAL INDONESIA

Eksportir, Importir, dan Pengusaha TPB

44

PT KEIHIN INDONESIA

Eksportir dan Importir

45

PT TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA

Eksportir, Importir dan Pengusaha TPB

46

PT BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA TBK

Pengusaha TPB

47

PT LINTAS NIAGA JAYA

PPJK, Forwarding, Warehouse dan Transport

48

PT GIVAUDAN INDONESIA

Importir, Eksportir

49

PT TOYOTA ASTRA MOTOR

Importir, Eksportir

50

PT INDAH KIAT PULP AND PAPER TBK.

Eksportir dan Importir

51

PT JASA ANGKASA SEMESTA

Pengusaha TPS

52

PT MULTISTRADA ARAH SARANA TBK.

Eksportir, Importir dan Pengusaha TPB

53

PT INDOKEMIKA JAYATAMA

Eksportir dan Importir

54

PT PROCTER & GAMBLE HOME PRODUCTS

Eksportir dan Importir

55

PT PROCTER & GAMBLE OPERATIONS INDONESIA

Eksportir dan Importir

56

PT PARDIC JAYA CHEMICALS

Eksportir dan Importir

57

PT JFE SHOJI STEEL INDONESIA

Eksportir dan Importir

58

PT BANSHU ELECTRIC INDONESIA

Eksportir, Importir dan Pengusaha TPB

59

PT PAKOAKUINA

Eksportir, Importir dan Pengusaha TPB

60

PT FUKURYO INDONESIA

Eksportir, Importir dan Pengusaha TPB

61

PT PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA, TBK.

Eksportir dan Importir

62

PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA

Eksportir dan Importir

63

PT BASF CARE CHEMICALS INDONESIA

Eksportir dan Importir

64

PT JFE STEEL GALVANIZING INDONESIA

Eksportir dan Importir

65

PT DANZAS SARANA PERKASA

PPJK

66

PT NIPPON EXPRESS INDONESIA

PPJK

67

PT HUAWEI TECH INVESTMENT

Eksportir dan Importir

68

PT SOLO MURNI EPTE

Eksportir, Importir dan Pengusaha TPB

69

PT PANARUB INDUSTRY

Eksportir, Importir dan Pengusaha TPB

70

PT B.BRAUN MEDICAL INDONESIA

Eksportir dan Importir

71

PT JVC ELECTRONICS INDONESIA

Eksportir, Importir dan Pengusaha TPB

72

PT AKZO NOBEL CAR REFINISHES INDONESIA

Eksportir, Importir dan Pengusaha TPB

73

PT GLOBAL CHEMINDO MEGATRADING

Eksportir dan Importir

74

PT YAMAHA MUSICAL PRODUCTS INDONESIA

Eksportir, Importir dan Pengusaha TPB

75

PT VICTORY CHING LUH

Eksportir, Importir, dan Pengusaha TPB

76

PT COMEXTRA MAJORA

Ekspotir dan Importir

77

PT DIC ASTRA CHEMICALS

Eksportir dan Importir

78

PT KRAKATAU NIPPON STEEL SUMIKIN

Eksportir dan Importir

79

PT TOSO INDUSTRY INDONESIA

Eksportir dan Importir

80

PT JASA ANGKASA SEMESTA

Pengusaha TPS

 

 

MITRA UTAMA KEPABEANAN

 

Sejarah Mitra Utama Kepabeanan

No

Keputusan/Peraturan

Tgl

Tentang

1

Kep- 58 /BC/2002

27 Ags 2002

Uji Coba Jalur Prioritas

2

Kep-60 /BC/2002

5 Sep 2002

Penunjukan Perusahaan Peserta Uji Coba Jalur Prioritas

3

Kep- 05 /BC/2003

31 Jan 2003

Perubahan Kep- 58 /BC/2002

4

Kep- 06/BC/2003

31 Jan 2003

Penunjukan Perusahaan Peserta Uji Coba Jalur Prioritas

5

Kep-70/BC/2003

31 Mar 2003

Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Teknis Kepabeanan Untuk Dan Atas Nama Dirjen BC Menandatangani Keputusan Penetapan Importir Sebagai Importir Penerima Fasilitas Jalur Prioritas

6

P-11 /BC/2005

15 Jun 2005

Jalur Prioritas

7

P- 06/BC/2006

25 Apr 2006

Perubahan Peraturan Dirjen BC Nomor 11/BC/2005

8

P- 24 /BC/2007

Ags 2007

Mitra Utama

19

Kep - 91 /BC/2007

31 Ags 2007

Penunjukan Perusahaan Peserta Uji Coba Mitra Utama

10

PMK-229/PMK.04/2015

16 Des 2015

MItra Utama Kepabeanan

11

PMK-211/PMK.04/2016

29 Des 2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-229/PMK.04/2015 Tentang Mitra Utama Kepabeanan

12

PER-11/BC/2017

19 Juni 2017

Petunjuk Pelaksanaan Mitra Utama Kepabeanan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel diatas adalah urutan sejarah Mitra Utama Kepabeanan, dimulai dari diterbitkannya KEP-58/BC/2002 Tanggal 27 Agustus 2002 Tentang Uji Coba Jalur Prioritas hingga terbitnya PER-11/BC/2017 Tanggal 19 Juni 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Mitra Utama Kepabeanan

 

Dasar Hukum Mitra Utama Kepabeanan

1.    Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/ PMK. 04/ 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/ PMK.04/ 2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan.

2.    Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-11/BC/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Mitra Utama Kepabeanan

Pelayanan Khusus di Bidang Kepabeanan bagi Mitra Utama Kepabeanan

Sesuai Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-11/BC/2017 Importir dan/ atau Eksportir MITA Kepabeanan diberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanan berupa:

  1. Pemeriksaan pabean relatif sedikit;
  2. Pembongkaran barang impor langsung dari sarana pengangkut yang datang dari luar daerah pabean ke sarana pengangkut darat tanpa dilakukan penimbunan dengan tidak mengajukan permohonan (trucklossing);
  3. Pengeluaran barang impor sebagian dari peti kemas tanpa dilakukan stripping (part off container) dengan memberitahukan kepada petugas pengeluaran barang dan berlaku ketentuan sebagai berikut;

a.    Importasi menggunakan 1 (satu) peti kemas;

b.    Penerima barang adalah 1 (satu) Importir; dan

c.    Pemasok barang lebih dari 1 (satu) supplier atau lebih dari 1 (satu) dokumen pemberitahuan pabean impor

  1. Penggunaan jaminan perusahaan (corporate guarantee) dapat diberikan untuk seluruh kegiatan kepabeanan yang wajib menggunakan jaminan sesuai persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
  2. Pembayaran atas penyelesaian kewajiban kepabeanan dapat dilakukan dalam bentuk Pembayaran Berkala bagi importir produsen;
  3. Diberikan pengecualian untuk menyampaikan:

a.    Hasil cetak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) kecuali impor barang yang mendapatkan fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah;

b.    Dokumen pelengkap pabean dan bukti pelunasan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, penerimaan negara bukan pajak, dan dokumen pemesanan pita cukai; dan

c.    Perizinan dari instansi teknis pada Kantor Pabean yang sudah menggunakan PDE Kepabeanan, kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai;

7.      Pelayanan khusus oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani layanan informasi atau Client Coordinator khusus Mitra Utama Kepabeanan.

Importir dan/atau Eksportir yang telah menjadi Mitra Utama Kepabeanan dapat memberi rekomendasi terhadap perusahaan mitra dagangnya untuk memperoleh pelayanan khusus di bidang kepabeanan yang berhubungan dengan percepatan pengeluaran barang (locomotif facility, dan juga dapat merekomendasikan mitra dagangnya untuk ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan (member get member).

Persyaratan Untuk Ditetapkan Sebagai Mitra Utama Kepabeanan

Sesuai Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-11/BC/2017, Untuk dapat ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan, Importir dan/atau Eksportir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Reputasi kepatuhan yang baik selama 6 (enam) bulan terakhir, meliputi;

a.    Terdapat kegiatan impor dan/ atau ekspor;

b.    Tidak pemah melakukan kesalahan mencantumkan jumlah, jenis barang, dan/ atau nilai pabean, yang bersifat material atau signifikan dalam pemberitahuan pabean, yang batasannya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal BC;

c.    Tidak pemah menyalahgunakan fasilitas di bidang kepabeanan dan/ atau cukai yang bersifat material atau signifikan, yang batasannya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal BC;

d.   Tidak terdapat rekomendasi berdasarkan hasil audit kepabeanan yang menyatakan sistem pengendalian internal yang tidak baik dan/ atau tidak dapat dilakukan audit (unauditable); dan

e.    Tidak pernah meminjamkan modul kepabeanan kepada pihak lain.

  1. Tidak mempunyai tunggakan kewajiban kepabeanan, cukai dan/atau pajak dalam rangka impor yang sudah jatih tempo;
  2. Tidak pernah melanggar pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai;
  3. Mendapatkan Penetapan Jalur hijau selama 6 (enam) bulan terakhir termasuk terkena merah acak dalam kegiatan impor;
  4. Bidang usaha (NoB) jelas dan spesifik;
  5. Mendapatkan keterangan tidak memiliki tunggakan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP);
  6. Menyatakan kesediaan untuk ditetapkan menjadi MITA Kepabeanan

Perkembangan Mitra Utama Kepabeanan

Sampai dengan 20 Maret 2018, total 301 Perusahaan ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan