Dorong Kinerja APBN, Bea Cukai Optimalkan Penerimaan, Pengawasan, dan Fasilitas Kepabeanan
Jakarta, 06-10-2025 - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Agustus 2025 menunjukkan hasil yang solid. Kondisi ini menegaskan manfaat dan peran penting APBN dalam mendukung program prioritas nasional serta menjadi katalis pertumbuhan ekonomi.
Diketahui, pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.638,7 triliun atau 57,2 persen terhadap outlook (lapsem), sementara belanja negara mencapai Rp1.960,3 triliun atau 55,6 persen terhadap outlook (lapsem). Dengan capaian ini, defisit APBN berada di kisaran Rp321,6 triliun atau 1,35 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, mengatakan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari peran Bea Cukai dalam mengoptimalkan penerimaan negara serta menjaga keamanan dan kelancaran arus perdagangan. “Melalui penerimaan kepabeanan dan cukai, pengawasan yang efektif, serta pemberian fasilitas yang tepat sasaran, Bea Cukai terus berkontribusi mendukung APBN yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Dari sisi pendapatan, penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp1.330,4 triliun atau 55,7 persen terhadap Outlook (Lapsem), sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp306,8 triliun atau 64,3 persen terhadap Outlook (Lapsem). Khusus penerimaan kepabeanan dan cukai, kinerjanya hingga Agustus 2025 mencapai Rp194,9 triliun atau 64,6 persen dari target APBN, tumbuh 6,4 persen dibanding tahun lalu. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan penerimaan bea keluar dan cukai. "Bea Cukai berkontribusi dalam mendukung manfaat APBN melalui penerimaan kepabeanan dan cukai yang akan ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat," tambah Budi.
Secara rinci, penerimaan bea masuk tercatat sebesar Rp32,2 triliun atau 60,8 persen dari target APBN, sedikit terkontraksi 5,1 persen dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh kebijakan perdagangan di sektor pangan dan meningkatnya pemanfaatan Free Trade Agreement (FTA). Sebaliknya, penerimaan bea keluar melonjak tajam menjadi Rp18,7 triliun atau 418,6 persen dari target, tumbuh 71,7 persen seiring kenaikan harga crude palm oil (CPO) dan kebijakan ekspor konsentrat tembaga. Sementara itu, penerimaan cukai mencapai Rp144 triliun atau 59 persen dari target APBN, tumbuh 4,1 persen secara tahunan, dengan produksi hasil tembakau yang menurun 1,9 persen.
Tidak hanya fokus pada penerimaan, Bea Cukai juga aktif memperkuat fungsi pengawasan. "Capaian positif terwujud pula pada kinerja pengawasan, terutama dalam efektivitas penindakan rokok ilegal dan narkotika. Pengawasan ini merupakan bentuk upaya untuk melindungi masyarakat dan mengamankan perekonomian nasional dari barang ilegal dan penyelundupan," sebut Budi.
Hingga Agustus 2025, Bea Cukai telah melakukan 11.751 penindakan terhadap rokok ilegal. Dari hasil tersebut, jumlah rokok ilegal yang berhasil diamankan mencapai 699 juta batang atau naik 28,8 persen dibanding tahun lalu, dengan nilai barang hasil penindakan mencapai Rp1,1 triliun. Penindakan ini juga menyumbang tambahan penerimaan cukai sebesar Rp530 miliar. Jenis pelanggaran paling banyak ditemukan pada sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) tanpa pita cukai.
Di sisi lain, penindakan narkotika menunjukkan peningkatan signifikan, dengan 1.213 penindakan. Hingga Agustus 2025, total barang bukti narkotika yang berhasil diamankan mencapai 10,3 ton, melonjak 97,7 persen dibanding tahun sebelumnya. Barang bukti terbanyak berasal dari sabu dan ganja yang diselundupkan melalui berbagai jalur, baik laut maupun udara.
Budi menegaskan bahwa melalui kombinasi penerimaan, pengawasan, dan fasilitas kepabeanan, Bea Cukai terus mendukung peran APBN sebagai alat fiskal utama pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan pelaku usaha yang telah berkontribusi terhadap kinerja positif sektor kepabeanan dan cukai. “Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja sama semua pihak. Dukungan masyarakat dan pengguna jasa menjadi kekuatan utama bagi Bea Cukai dalam menjaga keberlanjutan fiskal dan memastikan APBN tetap hadir untuk kesejahteraan bersama,” pungkas Budi.