Fasilitas Kawasan Khusus

FASILITAS KAWASAN KHUSUS

Subdirektorat Fasilitas Kawasan Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, pelaksanaan di bidang fasilitas kawasan perdagangan bebas dan kawasan ekonomi khusus, pemberian perijinan dan fasilitas serta evaluasi dan harmonisasi kebijakan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan kawasan ekonomi khusus.

1.     TUGAS DAN FUNGSI

Dalam melaksanakantugas tersebut Subdirektorat Fasilitas Kawasan Khusus menyelenggarakan fungsi:

a.     penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;

b.     penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan pelaksanaanvpemberian perijinan dan fasilitas di bidang kawasan ekonomi khusus; dan

c.      rumusan kebijakan, teknis, evaluasi kebijakan fasilitaspenyiapan bahan penyusunan standardisasi dan bimbingan pelaksanaan dan harmonisasi kawasan khusus.

2.     DAFTAR REGULASI

a.     Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

b.     PeraturanPemerintah Nomor 41 Tahun 2021 j.o. Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

c.     Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2021 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

d.     Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2021 Tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

e.     Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pembayaran, Pelunasan, dan Pengadministrasian Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahab Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Dari dan/atau Ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

f.       Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-22/BC/2021 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

g.     Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-15/BC/2022 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Kendaraan Bermotor Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

h.     Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (UU KEK) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

i.       Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus;

j.       Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 Tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021;

k.     Peraturan Direktur Jenderal Nomor 2/BC/2021 tentang Tata Laksana Pemasukan, Perpindahan, dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 19/BC/2022 tentang Tata Laksana Pemasukan, Perpindahan, dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Ekonomi Khusus; dan

l.       Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 3/BC/2021 tentang Tata Cara Penetapan Pendayagunaan dan Kriteria Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) Bagi Badan Usaha atau Pelaku Usaha Di Kawasan Ekonomi Khusus.

3.     OUTPUT DAN INOVASI

Subdirektorat Fasilitas Kawasan Khusus telah melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tanggal 21 Desember 2015tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang fasilitas kepabeanan. Berikut adalah output dan inovasi yang telah diberikan oleh Subdirektorat Fasilitas Kawasan Khususdalam jangka waktu 2 tahun terakhir, antara lain:

3.1          Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas

1)           Menyampaikan usulan rancangan serta mengikuti pembahasan penyusunan PeraturanPemerintah Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

2)           Menyelesaikan penyusunan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2021 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

3)           Menyelesaikan penyusunan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-22/BC/2021 tentang Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-22/BC/2021 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

4)           Menyelesaikan penyusunan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-15/BC/2022 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Kendaraan Bermotor Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

5)           MelaksanakanKegiatan Monitoring dan Evaluasi pada Kawasan Perdagangan Bebas Dan PelabuhanBebasmeliputi :

-     Monev Implementasi PP Nomor 41 Tahun 2021 dan PMK Nomor 34 Tahun 2021 di Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam dan Bintan

-     Monev terkait Pemasukan dan Pengeluaran Kendaraan Bermotor di Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam

6)           Melakukan koordinasi dengan BP Batam terkait dengan implementasi ketentuan PP Nomor 41 Tahun 2021, khususnya terkait dengan pemisahan perizinan berusaha beserta koordinasi mengenai pertukaran data perizinan berusaha yang diterbitkan BP

7)           Melakukan koordinasi dengan BP Batam dan POLRI terkait dengan probis pemasukan dan pengeluaran kendaraan bermotor ke dan dari KPBPB

8)           Melakukan koordinasi secara berkesinambungan dengan Direktorat IKC dalam rangka penyempurnaan CEISA 4.0 fitur FTZ, berdasarkan Request For Change (RFC) yang telah disampaikan oleh Direktorat Fasilitas Kepabeanan kepada Direktorat IKC

9)           Melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait (e.g. Direktorat KI, Direktorat IKC, Direktorat PPS) dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi aparat pengawas fungsional sebagaimana dituangkan dalam LHP

10)       Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terakait (e.g. KPU BC Batam, Direktorat IKC), dalam rangka penerapan sistem aplikasi SSm QC (Single Submission Quarantine and Customs)

11)       Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terakait (e.g. Kementerian Perdagangan, Direktorat IKC, LNSW), dalam rangka penerapan SSm terkait Perdagangan Antar Pulau (PAB) di KPBPB

12)       Menjadi narasumber dalam beberapa kegiatan diskusi terkait peraturan dan kebijakanKPBPB

13)       Berkoordinasi dengan Badan Pengusahaan Kawasan dan K/L terkait mengenai ketentuan larangan dan pembatasan yang berlaku di KPBPB

14)       Berkoordinasi dengan Direktorat IKC dan LNSW terkait dengan integrasi sistem validasi perizinan larangan dan pembatasan di KPBPB

15)       Menyusun kajian terkait hilirisasi produk pada KPBPB

16)       Menyusun Rancangan Peraturan Direktur Jenderal tentang pemasukan dan pengeluaran barang kiriman ke dan dari KPBPB

17)       Menyusun Rancangan Peraturan Direktur Jenderal tentang pemasukan dan pengeluaran barang penumpang dan awak sarana pengangkut ke dan dari KPBPB

18)       Menyusun Rancangan Instruksi Direktur Jenderal tentang manajemen risiko pemeriksaanfisik di Kawasan Bebas

3.2          Kawasan Ekonomi Khusus

1)     Menyampaikan usulan rancangan serta mengikuti pembahasan penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus;

2)     Menyampaikan usulan rancangan serta mengikuti pembahasan penyusunan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 Tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus

3)     Menyampaikan usulan rancangan serta mengikuti pembahasan penyusunan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 Tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus;

4)     Menyelesaikan penyusunan Peraturan Direktur Jenderal Nomor 2/BC/2021 tentang Tata Laksana Pemasukan, Perpindahan, dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Ekonomi Khusus;

5)     Menyelesaikan penyusunan Peraturan Direktur Jenderal Nomor 3/BC/2021 tentang Tata Cara Penetapan Pendayagunaan dan Kriteria Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) Bagi Badan Usaha atau Pelaku Usaha Di Kawasan Ekonomi Khusus;

6)     Menyelesaikan penyusunan Peraturan Direktur Jenderal Nomor 19/BC/2022 tentang Tata Laksana Pemasukan, Perpindahan, dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Ekonomi Khususyang mencabut Peraturan Direktur Jenderal Nomor 2/BC/2021

7)     Menyelesaikan kajian meliputi :

-     Kajian Pemasukan Limbah/Sampah sebagai Bahan Baku Industri di Kawasan Ekonomi Khusus dari Perspektif Investasi dan Regulasi Tata Kelola Limbah

8)     MelaksanakanKegiatan Monitoring dan Evaluasi pada KEK yang telah ditetapkan, atas perkembangan KEK dan pemanfaatan fasilitas kepabeanan di KEK,diantaranya meliputi:

-     Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung

-     Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei

-     Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang

-     Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang

-     Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe

-     Kawasan Ekonomi Khusus Kendal

-     Kawasan Ekonomi Khusus Gresik

-     KawasanEkonomi Khusus Mandalika

9)     Melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan terkait KEK pada Kantor Pabean yang mengawasi KEK.

10)  Mengikuti rapat-rapat pembahasan di Dewan Nasional KEK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas pengusulan dan penetapan kawasan sebagai KEK termasuk pengusulan perubahan bebarapa wilayah di kawasan bebas Batam menjadi KEK.

11)  Mengikuti pembahasan yang diselenggarakan oleh K/L teknis terkait (e.g. Kemenko Marves) mengenai potensi-potensi pembentukan KEK di berbagai wilayah Indonesia.

12)  Mengikuti pembahasan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM mengenai penyusunan dasar hukum pemberian fasilitas fiskal di IKN.

13)  Berpartisipasi dalam pembahasan dan inventarisasi proses bisnis terdampak NPWP 16 digit yang diselenggarakan oleh Direktorat PPS maupun Direktorat Jenderal Pajak.

14)  Berkolaborasi dengan Sekretariat Dewan Nasional KEK, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, LNSW, dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka penyelenggaraan sosialisasi tentang regulasi turunan Undang-Undang Cipta Kerja.

15)  Menjadi narasumber dalam beberapa kegiatan diskusi terkait peraturan dan kebijakan KEK.

16)  Berkoordinasi dengan LNSW maupun Direktorat IKC dalam pengembangan sistem aplikasi KEK, diantaranya terkaitpersiapan mandatory sistem aplikasi PPKEK, paralel dengan pelaksanaan kegiatan piloting sistem aplikasiIT Inventorydan Free Movement di KEK.

 

Perizinan KB

1.

Apakah ada persyaratan bentuk badan hukum yang diperbolehkan untuk mengajukan izin KB?

 

Jawab :

 

Penyelenggaraan maupun pengusahaan KB diberikan kepada perusahaan yang berbadan hukum, sehingga dibatasi berbentuk PT.

Sedangkan bentuk perusahaan lain seperti CV atau Firma tidak termasuk dalam pengertian perusahaan yang berbadan hukum.

 

Referensi :

 

Pasal 3 ayat (2) dan ayat (7) PMK 131/PMK.04/2018

 

2.

Apakah pendirian KB di luar Kawasan Industri diperbolehkan?

 

Jawab :

 

Pendirian KB di luar Kawasan Industri diperbolehkan di kawasan budidaya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan. Luas lokasi untuk Kawasan Berikat di kawasan budidaya sebagaimana dimaksud paling sedikit 10.000  m2  dalam satu hamparan.

 

Referensi :

 

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 131/PMK.04/2018

 

3.

Apakah KB yang berlokasi di luar Kawasan Industri seluas 10.000 m2 harus seluruhnya bangunan?

 

Jawab :

 

KB yang berlokasi diluar kawasan industri dengan luas > 10.000 tidak harus seluruhnya bangunan. Luas ini ditentukan harus dalam satu hamparan dengan batas-batas yang jelas berupa pembatas alam atau pembatas buatan berupa pagar pemisah, dengan bangunan, tempat,  atau kawasan lain.

 

Referensi :

 

Pasal 5 huruf b PMK 131/PMK.04/2018

 

4.

Apakah merger antara perusahaan TLDDP dengan KB diperbolehkan?

 

Jawab :

 

Penggabungan (merger) antara KB dengan perusahaan TLDDP diperbolehkan dengan mempertimbangkan profil perusahaan KB. Atas perubahan data izin Kawasan Berikat karena merger atau akuisisi, permohonan perubahandata diajukan secara elektronik melalui SKP atau secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama. Dalam hal permohonan perubahan nama perusahaan dikarenakan merger atau diakuisisisebagaimana dimaksud, izin Kawasan Berikat yang lama dicabut dan ditetapkan Kawasan Berikat yang baru hasil merger atau akuisisi

 

Referensi :

 

Pasal 21 dan 22 PER-19/BC/2018

 

Perluasan KB

6.

Apakah perluasan KB tidak dalam satu hamparan diperbolehkan?

 

Jawab :

 

Perluasan KB tidak dalam satu hamparan untuk keperluan penimbunan Bahan Baku dan/atau barang Hasil Produksidiperbolehkan dengan izin dari Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan UtamaDJBC yang mengawasi. Penambahan lokasi Kawasan Berikat tidak dalam 1 (satu) hamparansebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan daribatasan luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi)


Perpindahan barang dari KB ke perluasan KB tujuan tempat timbun menggunakan dokumen PPB.

 

Referensi :

 

Pasal 12 dan 21 PER-19/BC/2018

 

7.

Jika Perusahaan telah memiliki 2 (dua) izin KB, apakah KB tersebut dapat dijadikan gudang bahan baku dan barang jadi (tempat timbun) tanpa kegiatan produksi?

 

Jawab :

 

Perusahaan yang sudah punya 2 (dua) KB, tetapi salah satunya akan digunakan untuk tempat timbun saja, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pencabutan KB yang akan digunakan untuk tempat timbun saja ke Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan UtamaDJBC yang mengawasi. Kemudian, mengajukan permohonan perluasan KB tidak dalam satu hamparan sebagai tempat timbun.


Alternatif lain, dengan menyekat salah satu KB, kemudian mengajukan izin perluasan KB sebagai tempat timbun.

 

Referensi :

 

Pasal 10 PMK 131/PMK.04/2018

Pasal 21 ayat (2) PER-19/BC/2018

 

8.

Apakah perluasan KB tidak dalam satu hamparan yang berbeda lingkup wilayah pengawasan KPPBC diperbolehkan?

 

Jawab :

 

Perluasan KB tidak dalam satu hamparan untuk keperluan penimbunan yang berbeda lingkup wilayah pengawasan KPPBC diperbolehkan dengan syarat lokasi tetap harus dimiliki atau dikuasai oleh Perusahaan.


Fasilitas ini pada dasarnya diberikan untuk Perusahaan yang tempat penimbunannya sudah penuh dan untuk Perusahaan yang bahan bakunya memang perlu untuk ditimbun di tempat khusus.

 

9.

Apakah pemasukan barang asal lokal ke lokasi KB tidak dalam satu hamparan diperbolehkan?

 

Jawab :

 

Pemasukan barang asal lokal ke lokasi KB tidak dalam satu hamparan diperbolehkan. Perluasan KB yang tidak dalam satu hamparan (tempat timbun) berstatus bagian dari KB, sehingga bisa menimbun barang asal impor dan lokal.

 

Teknis Operasional

IT Inventory, Stock Opname, CCTV, dan Monitoring Room

10.

Bagaimana kriteria IT Inventory yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan ?

 

Jawab :

 

IT Inventory minimal memenuhi kriteria minimal:

a.     merupakan subsistem yang tidak terpisahkan dari sistem informasi akuntansi yang digunakan untuk menghasilkan informasi laporan keuangan;

b.     digunakan secara:

1.  kontinu; dan

2.  realtimesesuai sistem pengendalian internal (SPI)di Kawasan Berikat yang bersangkutan;

c.     paling kurang berisi informasi mengenai:

1.  pemasukan barang;

2.  pengeluaran barang;

3.  penyesuaian (adjustment); dan

4.  saldo barang.

d.     dapatmenghasilkan laporanyang dapatdiakses secara onlinedari Kantor Pabean dan dari Kantor Pajak berupa:

1.  laporan pemasukan barang per dokumen pabean dengan menampilkan data paling kurang:

a)  jenis, nomor pendaftaran, serta tanggal dokumen pabean pemasukan barang atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan dokumen pabean pemasukan barang seperti Berita Acara Stock Opname saat awal beroperasi sebagai Kawasan Berikat;

b)  nomor dan tanggal bukti penerimaanbarang di perusahaan;

c)  kode barang, jumlah, satuan, dan nama barang.

2.  laporanpengeluaran barang per dokumen pabean denganmenampilkan data paling kurang;

a)  jenis, nomor pendaftaran, serta tanggal dokumen pabean pengeluaran barang atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan dokumen pabean pengeluaran barang seperti Berita Acara Pemusnahan Barang;

b)  nomor dan tanggal bukti pengeluaranbarang di perusahaan;

c)  kode barang, jumlah, satuan, dan nama barang.

3.  laporanpertanggungjawaban mutasi Bahan Baku, Bahan Penolong, barang dalam proses (Work In Process), Hasil Produksi, Barang Modal, Barang untuk keperluan Penelitian dan Pengembangan perusahaan Kawasan Berikat, bahan bakar, peralatan perkantoran, dan sisa dari proses produksi dengan menampilkan data paling kurang:

a)  kode barang, jumlah, satuan, dan nama barang;

b)  jumlah saldo awal;

c)  jumlah pemasukan;

d)  jumlah pengeluaran;

e)  penyesuaian (adjusment);

f)   saldo akhir;

g)  hasil pencacahan (stock opname);

h)  selisih; dan

i)    keterangan.

e.     mencatat riwayat perekaman dan penelusuran kegiatan pengguna;

f.      memiliki kemampuan untuk penelusuran posisi barang (traceability);

g.     pencatatan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki akses khusus (authorized access);

h.     perubahan pencatatan dan/atau perubahan data hanya dapat dilakukan oleh orang sesuai dengan kewenangannya;

i.       harus dapat menggambarkan keterkaitan dengan dokumen kepabeanan dengan mencantumkan data jenis, nomor, dan tanggal pemberitahuan pabean.

 

Referensi :

 

Pasal 19 PER-19/BC/2018

 

11.

CCTV dan IT Inventory Perusahaan sudah tersambung ke Hanggar. Apakah hal tersebut sudah masuk kategori online?

 

Jawab :

 

IT Inventorydan CCTV suatu perusahaan dikategorikan online apabila sudah tersambung dengan KPPBC dan bisa diakses secara online dimana saja dan kapan saja.

 

12.

Apakah perluasan KB (tempat timbun) harus dipasang IT Inventory lagi?

 

Jawab :

 

Perluasan KB (tempat timbun) harus dipasang IT Inventory. Adapun kriteria IT Inventory perluasan KB (tempat timbun) tersebut yaitu:

 

-yang tidak terpisah dengan teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (IT Inventory)dilokasi Kawasan Berikat induk; dan

-yang dapat melakukan pencatatan secara khusus atas barang yang ditimbun di tempat penimbunan dimaksud.

 

13.

Kemana stock opname diajukan pada saat KB mulai beroperasi?

 

Jawab :

 

Stock opname diajukan ke KPPBC dan akan ditunjuk petugas BC untuk mengawasi stock opname.
 

14.

Apakah stock opname dilakukan pada tahun berjalan atau satu tahun setelah stock opname terakhir?

 

Jawab :

 

Perusahaan wajib stock opname bersama KPPBC sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun, sesuai tahun takwim.

15.

Apakah subkontrak dari perusahaan TLDDP ke KB diperbolehkan?

 

Jawab :

 

Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat menerima pekerjaan dari badan usaha di tempat lain dalam daerah pabean berupa setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean.

 

Referensi :

 

Pasal 36 PMK 131/PMK.04/2018

 

16.

Apabila terdapat perkiraan penyusutan yang pada faktanya di lapangan dimungkinkan penyusutan melebihi dari perkiraan, bagaimana perlakuan konversinya?

 

Jawab :

 

Konversi akan dibandingkan dengan kondisi fisiknya.

 

Pengeluaran Hasil Produksi

17.

Apakah pengeluaran bahan baku yg tidak sesuai kebutuhan produksi perusahaan ke TLDDP untuk perusahaan industri diperbolehkan?

 

Jawab :

 

Pengeluaran bahan baku dan/atau sisa bahan baku yang tidak sesuai kebutuhan produksi KB ke TLDDP untuk perusahaan industri diperbolehkan, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean berdasarkan permohonan dari Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB.

 

Referensi :

 

Pasal 26 PMK 131/PMK.04/2018

 

18.

Apakah ekspor langsung dari perluasan KB tidak dalam satu hamparan diperbolehkan?

 

Jawab :

 

Di dalam perluasan KB tidak dalam satu hamparan hanya boleh dilakukan penimbunan, dan atas barang hasil produksi yang ditimbun di dalamnya boleh langsung di ekspor. Pergerakan dari induk KB ke lokasi perluasan menggunakan dokumen PPB.
 

19.

Apakah penjualan barang Hasil Produksi KB tujuan TLDDP diperbolehkan?

 

Jawab :

 

Penjualan hasil produksi KB untuk di jual lokal dapat dilakukan paling banyak 50% dari

penjumlahan nilai realisasi tahun sebelumnya yang meliputi nilai ekspor, nilai penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Berikat lainnya, nilai penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Bebas, dan nilai penjualan Hasil Produksi ke kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Namun, penjualan lokal bisa lebih dari 50% dalam hal Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang menerima pelimpahan kewenangan atas nama Menteri dengan mempertimbangkan rekomendasi dari instansi terkait yang membidangi perindustrian.
 

 

Referensi :

 

Pasal 31 PMK 131/PMK.04/2018

20.

Apakah nilai persentase over kuota suatu perusahaan tahun sebelumnya masih akan digunakan tahun berikutnya ?

 

Jawab :

 

Jika tahun sebelumnya perusahaan over kuota, maka kuota tahun berikutnya akan dikurangi. Namun apabila selama 2 tahun berturut-turut perusahaan mengalami over kuota, maka dikenakan sanksi pembekuan selama 3 bulan.
 

 

Referensi :

 

Pasal 31 PMK 131/PMK.04/2018

 

Miscellaneous

21.

Fasilitas apa yang sebaiknya dipilih Perusahaan?

 

Jawab :

 

Perusahaan sebaiknya memilih fasilitas kepabeanan yang cocok dengan kondisi perusahaan. Perusahaan dapat berkonsultasi ke KPPBC mengenai fasilitas kepabeanan apa yang sesuai dengan kondisi perusahaan.

 

22.

Apakah kebijakan FTA bisa diaplikasikan untuk perusahaan KB?
Bagaimana prosedurnya?

 

Jawab :

 

Pada Kawasan Berikat, berlaku ketentuan penggunaan fasilitas FTA sehingga pengusaha KB dapat memanfaatkan tariff preferensi berdasarkan Certificate of Origin (COO/SKA).

Mekanismenya

Pada saat pengajuan BC 2.3 Pengusaha KB menginput nomor SKA pada BC 2.3 kemudian menyerahkan lembar asli SKA dalam rentang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak SPPB kepada Kantor Pabean yangmengawasi TPB. Atas pengeluaran barang dari KB ke TLDDP menggunakan BC 2.5 dengan mengacu pada BC 2.3 dan nomor SKA, pengeluaran barang tersebut dapat dikenakan tariff preferensi.
 

Referensi :

PMK 229/PMK.04/2017

 

23.

Mengapa ada pembedaan perlakuan antara KB yang berada di Kawasan Industri dan di kawasan budidaya peruntukan industri?

 

Jawab :

 

Dengan berlokasi di luar kawasan industri, ada risiko tersendiri untuk DJBC terkait pengawasannya. Selain itu, kebijakan pemerintah secara umum mengarahkan perusahaan industri masuk ke Kawasan Industri.

 

24.

Apa saja persyaratan suatu perusahaan diberikan izin penggunaan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee)?

 

Jawab :

 

Izin penggunaan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) dapat diberikan terhadap perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Kepatuhan atas kewajiban keuangan perusahaan berupa:

1. Memiliki laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan public dengan opini paling sedikit wajar dengan pengecualian selama 2 tahun terakhir sepanjang pengecualian tersebut tidak terkait dengan penilaian atas asset tetap

2. Surat pernyataan dari perusahaan yang berisi kesanggupan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pencabutan izin penggunaan CG dalam hal tidak memenuhi ketentuan kepabeanan, dan

 

b. Kinerja keuangan perusahaan baik berupa:

1. Likuiditas perusahaan, yang merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan utang lancarnya lebih besar dari 1 dalam 2 tahun terakhir;

2. Solvabilitas perusahaan yang merupakan perbandingan antara total aktiva dengan total utang lebih besar dari 1 dalam 2 tahun terakhir; dan

3. Rentabilitas perusahaan yang merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total modal bernilai positif dalam 2 tahun terakhir.