Fasilitas Impor Tujuan Ekspor

FASILITAS IMPOR TUJUAN EKSPOR

Berdasarkan PMK 118/PMK.010/2021 Subdirektorat Fasilitas Impor Tujuan Ekspor (FITE) memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, pelaksanaan, serta evaluasi dan harmonisasi kebijakan di bidang fasilitas impor tujuan ekspor.

1.     TUGAS & FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut Subdirektorat Fasilitas Impor Tujuan Ekspor (FITE) menyelenggarakan fungsi:

a.   penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis di bidang pembebasan bea masuk barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor, serta pembebasan bea masuk atas barang dan/ atau bahan, dan/ atau mesin yang dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah tujuan untuk dieskpor

b.   penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis di bidang pengembalian bea masuk dan barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk dieskpor, serta di bidang Fasilitas Impor Tujuan Ekspor Lainnya; dan

c.   penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan dan harmonisasi kebijakan fasilitas impor tujuan ekspor dan fasilitas impor tujuan ekspor lainnya.

Fasilitas KITE adalah Kemudahan Impor Tujuan Ekspor yang merupakan salah satu bentuk fasilitas fiskal yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka menciptakan multiplier effect yang mendorong perekonomian nasional seperti peningkatan investasi yang masuk ke Indonesia, peningkatan ekspor, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan aktivitas ekonomi baru. Secara konsep besar, fasilitas KITE diberikan untuk industri manufaktur yang berupa dari pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN untuk industri besar dan IKM serta pengembalian bea masuk untuk industri besar.

2.     DAFTAR REGULASI

Kumpulan regulasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Subdirektorat Pembebasan:

a.       Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;

b.       Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor;

c.        Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2022 tanggal 18 Oktober 2022 tentang Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Pengembalian Bea Masuk yang telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang lain dengan Tujuan untuk Diekspor;

d.       Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;

e.       Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-11/BC/2019 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah;

f.         Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-08/BC/2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor;

g.       Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-09/BC/2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor;

h.       Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.04/2022 tentang Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor;

i.         Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-05/BC/2023 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Terhadap Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.

3.     INOVASI FASILITAS PEMBEBASAN

Output yang telah dihasilkan dan inovasi yang dilakukan Subdit FITE:

A.     Dampak Ekonomi Fasilitas KITE

Secara rutin tiap tahun, Subdirektorat FITE selalu melakukan penelitian dan pengukuran terkait dampak ekonomi atas pemanfaatan Faslilitas KITE. Hasil kesimpulan atas  penelitian pada tahun 2022 yaitu menunjukan bahwa fasilitas KITE yang diberikan oleh DJBC memberikan pengaruh positif pada kinerja Perusahaan penerima fasilitas. Secara singkat resume dari pengukuran dampak ekonomi fasilitas KITE dapat dilihat pada slide dibawah

 

B.     Program Nasional UMKM

Sebagai perluasan bentuk dukungan terhadap Program Nasional UMKM, saat ini tidak terkonsentrasi terhadap penerima fasilitas KITE IKM saja. Namun, telah dilaksanakan program UMKM Binaan oleh satker vertical. UMKM binaan adalah UMKM yang dibina (diasistensi) oleh DJBC secara langsung maupun secara kolaborasi dengan instansi lain. Melalui program UMKM Binaan, diharapkan dapat membantu UMKM agar dapat menembus pasar ekspor. Selain itu, seperti pada tahun 2022, tahun 2023 juga akan diselenggarakan UMKM Week yaitu kegiatan yang diadakan oleh Event Bea Cukai dalam rangka mendukung UMKM di Indonesia. Kegiatan UMKM Week akan berlangsung pada bulan Juli s.d. September 2023. Direktorat Fasilitas Kepabeanan memberikan dukungan dengan akan dihadirkannya pemateri atau pembicara dalam event tersebut.

 

C.     Penyempurnaan Kebijakan dan Sistem

Pelayanan operasional fasilitas KITE yang selalu dilakukan penyempurnaan baik dari kebijakan dan sistemnya. Subdirektorat senantiasa melakukan penyempurnaan kebijakan melalui penyusunan peraturan-peraturan yang diharapkan dapat lebih mendukung serta memperluas penerima fasilitas. Dari sisi sistem, pada tahun 2022 telah diluncurkan sistem aplikasi CEISA 4.0 KITE yang tergabung dalam sistem CEISA 4.0. diharapkan dengan adanya penyempurnaan ini kegiatan proses bisnis fasilitas KITE dapat lebih lancar.

 

4.     TANYA JAWAB SEPUTAR FASILITAS IMPOR TUJUAN EKSPOR

 

NIPER KITE
1. Apakah fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) itu?
 Jawab :
 

Fasilitas KITE ada 2 yaitu :

  1. Fasilitas pembebasan bea masuk dan PPN impor tidak dipungut atas impor bahan baku untuk diolah, dirakit, dipasang dan hasil produksinya diekspor
  2. Fasilitas pengembalian bea masuk atas impor bahan baku untuk diolah, dirakit, dipasang dan hasil produksinya diekspor Pengertian Bea Masuk termasuk bea masuk tambahan seperti bea masuk anti dumping, bea masuk pembalasan, bea masuk safeguard, dan bea masuk imbalan.
2. Siapa saja yang bisa menggunakan fasilitas KITE dan apa syaratnya?
 Jawab :
  Badan usaha industri manufaktur yang berorientasi ekspor dan telah mempunyai NIPER.
 
3. Apakah NIPER itu dan bagaimana cara mendapatkannya?
 Jawab :
 

NIPER atau Nomor Induk Perusahaan adalah nomor identitas yang diberikan kepada Perusahaan untuk dapat memanfaatkan fasilitas KITE.

Untuk mendapatkan NIPER, badan usaha harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama (KPU)yang mengawasilokasi pabrik atau tempat pengolahan berada dan harus memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan dalam pemberian NIPER yang diatur dalam PER-04/BC/2014 untuk NIPER Pembebasan dan PER-05/BC/2014 untuk NIPER Pengembalian.
 
 Referensi :
 
  1. Pasal 3 PMK 254/PMK.04/2011 jo. PMK 176/PMK.04/2013
  2. Pasal 3 PER-16/BC/2012 jo. PER-04/BC/2014
  3. Pasal 3 PMK 253/PMK.04/2011 jo. PMK 177/PMK.04/2013
  4. Pasal 3 PER-15/BC/2012 jo. PER-05/BC/2014
4. Apakah Perusahaan yang telah memiliki NIPER harus melakukan pendaftaran kembali untuk dapat fasilitas KITE?
 Jawab :
  Untuk perusahaan yang telah mempunyai NIPER, dengan berlakukanya ketentuan Peraturan Menteri Keuangan nomor  176/PMK.04/2013 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 177/PMK.04/2013 tidak perlu melakukan daftar ulang, tetapi harus mengajukan perubahan data NIPER kepada Kepala Kantor Wilayahatau KPUpenerbit NIPER.
 
 Referensi :
 
  1. Pasal 5 PER-16/BC/2012 jo. PER-04/BC/2014
  2. Pasal 5 PER-15/BC/2012 jo. PER-05/BC/2014
5. Bagaimana tata cara perubahan data NIPER untukmemenuhi ketentuan dalam PMK 176 dan PMK 177? ( (terkait pertanyaan nomor 4)?
 Jawab :
 

Data NIPER adalah database perusahaan pada sistem komputer pelayanan fasilitas KITE, dengan adanya perubahan peraturan maka ada beberapa data yang belum ada dalam ketentuan  PMK lamasehingga perlu penyesuaian data terkait entitas, eksistensi dan kegiatan produksi perusahaan.

Perusahaan cukup membuat surat permohonan perubahan data NIPER dan mengisi Daftar Isian tentang Entitas, Eksistensi dan Rencana Kegiatan Produksi disertai dengan dokumen bukti data isian dimaksud dalam bentuk soft copy.
 
 Referensi :
 
  1. Lampiran II PER-16/BC/2012 jo. PER-04/BC/2014
  2. Lampiran II PER-15/BC/2012 jo. PER-05/BC/2014
Perluasan KB
6. Apakah perubahan data NIPER  akan mengakibatkan perubahan NIPER perusahaan?
 Jawab :
  Dalam hal perubahan data NIPER disetujui oleh Kepala Kantor Wilayahatau KPUpenerbit NIPER maka akan diterbitkan surat keputusan perubahan data NIPER disertai dengan lampiran surat keputusan tentang data yang mengalami perubahan. Surat Keputusan ini tidak merubah NIPER perusahaan.
 
7. Kapan perusahaan harus melakukan kegiatan  perubahan data NIPER?
 Jawab :
  Dalam hal adanya perubahan data dalam entitas, eksistensi, rencana kegiatan produksi, perusahaan harus segera mengajukan permohonan perubahan data NIPER.Dalam hal perusahaan tidak melakukan perubahan data NIPER maka NIPER dapat dibekukan.
 
 Referensi :
 
  1. Pasal 5 PER-16/BC/2012 jo. PER-04/BC/2014
  2. Pasal 5 PER-15/BC/2012 jo. PER-05/BC/2014
8. Apakah NIPER ada masa berlakunya?
 Jawab :
  NIPER berlaku sampai dengan perusahaan tidak lagi memanfaatkan fasilitas KITE atau dicabut.
 
9. Apakah perusahaan yang dicabut NIPER nya dapat mengajukan NIPER kembali?
 Jawab :
 

Dalam hal pencabutan NIPER karena perusahaan atau penanggungjawab perusahaan terbukti melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekukatan hukum yang tetap atau telah dinyatakan pailit maka tidak dapat diberikan NIPER selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana dan atau penetapan pailit.

Jadi pencabutan karena hal selain diatas dapat diajukan permohonan penerbitan NIPER.
 
10. Apakah perusahaan yang baru berdiri bisa mendapatkan NIPER?
 Jawab :
 

Pada intinya semua badan usaha industri manufaktur yang hasil produksinya untuk ekspor dapat memanfaatkan fasilitas KITE dengan  memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam pasal 3 PER-04/BC/2014 untuk NIPER Pembebasan dan pasal 3 PER-05/BC/2014 untuk NIPER Pengembalian.

11. Apakahperusahaan dapat memilih Kantor Wilayah atau KPU tertentu sebagai Kantor Wilayah atau KPU penerbit NIPER-nya?
 Jawab :
  Perusahaan tidak dapat memilih Kantor Wilayah atau KPU tertentusebagai Kantor Wilayah atau KPU penerbit NIPER-nya.Kantor Wilayah atau KPU penerbit NIPER adalah Kantor Wilayah atau KPU dimana lokasi pabrik berada. Bila perusahaan memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik yang tidak berlokasi dalam 1 Kantor Wilayah atau KPU maka permohonan  untuk penerbitan NIPER diajukan di Kantor Wilayah atau KPUdimana lokasi pabrik dengan frekuensi impor terbanyak berada.
 
 Referensi :
 
  1. Pasal 3 ayat (4) PMK 254/PMK.04/2011 jo. PMK 176/PMK.04/2013
  2. Pasal 3 ayat (4) PMK 253/PMK.04/2011 jo. PMK 177/PMK.04/2013
12. Jika perusahaan memiliki lebih dari 1  pabrik atau gudang, apakah harus didaftarkan semua dalam daftar isian eksistensi perusahaan?
 Jawab :
  Pabrik-pabrik atau gudang-gudang tersebut harus didaftarkan dalam data isian eksistensi perusahaan dalam hal pabrik-pabrik atau gudang-gudang tersebut akan digunakan untuk melakukan pengolahan atau penimbunan bahan bakuyang mendapat fasilitas KITE.
 
13. Bila NIPER perusahaan telah terbit, apakah masih diperlukan surat keputusan lain untuk dapat impor dengan fasilitas KITE?
 Jawab :
  Ketentuan dalam PMK 176/PMK.04/2013 tentang fasilitas pembebasan mengatur bahwa perusahaan yang telah mendapatkan NIPER pembebasan dapat langsung mengimpor bahan baku dengan mendapatkan fasilitas pembebasan, jadi tidak diperlukan lagi SK Pembebasan dengan masa berlaku dan kuota tertentu.
 
Teknis Operasional
Pemrosesan dan Hasil Produksi
14. Berapa kuota bahan baku yang dapat diimpor dengan mendapatkan fasilitas KITE pembebasan?
 Jawab :
  Kuota bahan baku yang dapat diimpor dengan mendapatkan fasilitas KITE pembebasan adalah sebesar kapasitas produksi yang tercantum dalam Izin Usaha Industri perusahaan. Jadi bila perusahaan memiliki lebih dari 1 pabrik dan telah terdaftar dalam data entitas perusahan maka kapasitas produksi sebesar total dari seluruh jumlah kapasitas produksi dalam IUI-nya.
 
15. Apakah perusahaan dapat mengimpor dengan memanfaatkan fasilitas KITE untuk semua jenis barang?
 Jawab :
  Fasilitas KITE diberikan untuk impor bahan baku yang akan diolah,dirakit,dipasang yang hasil produksinya diekspor. Jenis bahan baku yang dapat dimintakan fasilitas harus berkaitan dengan hasil produksi dan jenis industri perusahaan serta telah tercantum dalam database NIPER tentang Rencana Kegiatan Produksi.
 
16. Bila perusahaan akan membuat produk baru yang belum terdaftar dalam database NIPER tentang Rencana Kegiatan Produksi , apakah bahan bakunya dapat diberikan fasilitas?
 Jawab :
  Bahan baku dimaksud dapat diberikan fasilitas dengan syarat perusahaan harus terlebih dahulu mengajukan perubahan data NIPER dengan menambahkan data hasil produksi dan data bahan baku yang akan digunakan dalam database NIPER tentang Rencana Kegiatan Produksi.
 
17. Apakah perusahaan dapat mengimpor bahan baku dari KB atau GB?
 Jawab :
  Selain dari luar daerah pabean, perusahaan juga dapat mengimpor bahan baku dari GB atau KB dengan menggunakan dokumen BC.2.5 dengan tatacara penyerahan jaminan fasilitas KITE Pembebasanatau pembayaran bea masuk untuk fasilitas KITE pengembalian
 
 Referensi :
 
  1. Pasal 8 PMK 254/PMK.04/2011 jo. PMK 176/PMK.04/2013
  2. Pasal 6 PMK 253/PMK.04/2011 jo. PMK 177/PMK.04/2013
Jaminan
18. Kapankah jaminan harus diserahkan dan berapa nilai jaminannya serta berapa lama masa kadaluarsa jaminan?
 Jawab :
 

Untuk perusahaan penerima fasilitas KITE pembebasan harus menyerahkan jaminan kepada Kantor Wilayah atau KPU Penerbit NIPER sebelum importasi. Nilai jaminan yang diserahkan minimal sebesar nilai Bea Masuk ditambah PPN atau PPN dan PPnBM yang tercantum dalam dokumen pemberitahuan impor. Masa berlaku jaminan minimalselamaperiode pembebasan (jangka waktu ekspor) ditambah 3 bulansejak jaminan diserahkan.

Periode pembebasan (jangka waktu ekspor)adalah jangka waktu antara importasibahan baku dengan fasilitas KITE dengan kewajiban perusahan untuk mengekspor hasil produksinya.
 
 Referensi :
 

Pasal 10 PMK 254/PMK.04/2011 jo. PMK 176/PMK.04/2013

19. Apakah perusahaan dapat menggunakan bentuk jaminan lain selain jaminan bank?
 Jawab :
  Perusahaan dapat menggunakan jaminan perusahaan (coorporate guarantee) dan jaminan asuransi (customs bond).
 
 Referensi :
  Pasal 10 PMK 254/PMK.04/2011 jo. PMK 176/PMK.04/2013
 
Pengeluaran Hasil Produksi dan Pertanggungjawaban
20. Berapa lama jangka waktu pembebasan  antara impor bahan baku dengan fasilitas KITE dengan kewajiban mengekspor hasil produksinya?
 Jawab :
  Jangka waktu importasibahan baku dengan kewajiban perusahaan untuk mengekspor hasil produksinya(periode pembebasan atau jangka waktu ekspor)maksimal 12 bulan atau dapat lebih bila perusahaan memiliki masa produksi lebih dari 12 bulan.
 
 Referensi :
 
  1. Pasal 7 PMK 254/PMK.04/2011 jo. PMK 176/PMK.04/2013
  2. Pasal 13 PMK 253/PMK.04/2011 jo. PMK 177/PMK.04/2013
21. Bagaimana bila periode pembebasan atau jangka waktu ekspor telah berahkir dan perusahaan belum dapat merealisasikan ekspornya?
 Jawab :
 

Bila periode pembebasan atau jangka waktu ekspor telah berakhir maka :

  1. Jaminan dicairkan dan  dikenai sanksi administrasi berupa denda, untuk perusahaan yang menggunakan fasilitas KITE pembebasan
  2. Bea masuk yang telah dibayar tidak dapat dimohonkan untuk dikembalikan, bagi perusahaan yang menggunakan fasilitas KITE pengembalian.
 Referensi :
 
  1. Pasal 7 PMK 254/PMK.04/2011 jo. PMK 176/PMK.04/2013
  2. Pasal 13 PMK 253/PMK.04/2011 jo. PMK 177/PMK.04/2013
22. Dapatkah periode pembebasan atau jangka waktu ekspor diperpanjang?
 Jawab :
 

Periode pembebasan(jangka waktu ekspor)dapat diperpanjang dalam halterdapat keadaan-keadaan:

  1. Terdapat penundaan ekspor dari pembeli di luar negeri;
  2. Terdapatpembatalan ekspor atau penggantian pembeli di luar negeri; dan/atau
  3. Terdapat kondisi force majeure (keadaan di luar kendali sepertipeperangan, bencana alam, kebakaran, ataubencana lainnya.
 Referensi :
 
  1. Pasal 7 PMK 254/PMK.04/2011 jo. PMK 176/PMK.04/2013
  2. Pasal 13 PMK 253/PMK.04/2011 jo. PMK 177/PMK.04/2013
23. Bagaimana cara untuk memperpanjang periode pembebasan atau jangka waktu ekspor?
 Jawab :
 

Perusahaan harus mengajukan permohonan perpanjangan periode pembebasan atau jangka waktu ekspor kepada Kepala Kantor Wilayah atau KPUpenerbit NIPER sebelum periode pembebasan atau jangka waktu eskpor berakhir.

Permohonan tersebut disertai dengan bukti adanya kejadian diluar kendali perusahaan. Bila permohonan disetujui maka perusahaan harus menyerahkan jaminan pengganti atas bahan baku yang dimintakan perpanjangan periode pembebasannya.
 
 Referensi :
 
  1. Pasal 7 PMK 254/PMK.04/2011 jo. PMK 176/PMK.04/2013
  2. Pasal 13 PMK 253/PMK.04/2011 jo. PMK 177/PMK.04/2013
24. Bagaimana cara melaporkan pertanggungjawaban waste?
 Jawab :
 

Pada ketentuan PMK 176/PMK.04/2013 dikenal ada 2 jenis waste yaitu waste yang berasal dari sisa  proses produksi dan waste yang berasal dari kegiatan perusakan barang atau bahan.

Untuk waste sisa proses produksi maka bentuk pertanggungjawabannya sudah masuk dalam perhitungan pemakaian bahan baku untuk menghasilkan hasil produksi yang diekspor.

Untuk waste dari kegiatan perusakan maka bentuk pertanggungjawaban dengan membuat dokumen BC 2.4 dan disertai dengan faktur pajak penjualan atas waste tersebut.

Bentuk pertanggungjawaban tersebut dilaporkan dengan laporan pemakaian bahan baku atau dikenal dengan form BCLKT.01.
 
 Referensi :
  Pasal 17 ayat (8) PMK 254/PMK.04/2011 jo. PMK 176/PMK.04/2013
 
25. Bolehkah perusahaan menjual waste sisa proses produksinya?
 Jawab :
 

Pada prinsipnya bila waste tersebut merupakan sisa proses produksi dan telah diperhitungkan dalam konversi pemakaian bahan baku maka dianggap telah dipertanggungjawabkan.

Perusahaan dapat menjual waste tersebut dengan menggunakan dokumen BC.24 dan disertai dengan faktur pajak.
 .
 Referensi :
  Pasal 17 ayat (8) PMK 254/PMK.04/2011 jo. PMK 176/PMK.04/2013
 
Miscellaneous
26. Apakah ada perbedaan cara pengisian dokumen pabean impor antara impor dengan fasilitas KITE dengan impor umum?
 Jawab :
 

Dengan berlakunya ketentuan PMK 176 dan 177 maka tatacara pengisian kolom 19 pada PIB disesuaikan, yaitu :

Fasilitas KITE Pembebasan :

  1. Pada kolom kecil disudut kolom 19 diisi kode  “03” yaitu fasilitas Bapeksta
  2. Klik F6 untuk menu edit dokumen, akan muncul kode-kode pilihan, dan pilih kode “998” untuk fasilitas kemudahan ekspor.
  3. Langkah akhir ketik nomor NIPER pada kolom 19

Fasilitas KITE Pengembalian :

  1. Pada kolom kecil di disudut kolom 19 dan jangan diisi

Lalu ikuti langkah selanjutnya pada tatacara pengisian PIB fasilitas KITE Pembebasan.