PENGUMUMAN !
Tutup
Pengecekan Status Barang Kiriman:

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman yang sudah berlaku di :

1.   Jakarta (melalui Halim) mulai berlaku tgl 28 Januari 2017;

2.   Semarang mulai berlaku tgl 16 Februari 2017;

3.   Ngurah Rai dan Kuala Namu mulai berlaku tgl 23 Maret 2017;

4.   Juanda, Bandung, dan Balikpapan mulai berlaku tgl 06 April 2017;

5.   Jakarta (melalui KPU Soekarno-Hatta dan Pos Pasar Baru) mulai berlaku tgl 27 April 2017;

Maka saat ini pemilik barang dapat melakukan pengecekan status barang kiriman melalui website dengan menggunakan tautan http://www.beacukai.go.id/barangkiriman.html

Petunjuk tracking pada aplikasi barang kiriman tersebut di atas, sebagai berikut :

1.   Silakan pilih ekspedisi yang digunakan baik itu POS/PJT;

2.   Masukan nomor resi/AWB paket kirimannya, khusus utk paket UPS menggunakan no AWB bukan nomor resinya;

3.   Klik submit maka informasi status paket kiriman akan muncul;

4.   Jika ada tagihan tidak wajar dari pihak-pihak yg mengatasnamakan Beacukai jangan percaya, karena dengan tracking tersebut secara transparan dishare untuk publik atas billing yang disetorkan ke kas negara.

Ketentuan mengenai besaran tarif :

1.   Untuk barang kiriman dengan nilai USD 100 < FOB < USD 1500 berlaku tarif pembebanan tunggal sebesar Bea Masuk 7.5%;

2.   Untuk tarif PPN sebesar 10% dan tarif PPh yang memiliki NPWP sebesar 10% (dengan atau tanpa menggunakan API (Angka Pengenal Impor)  sesuai Pasal 2 ayat 1 PMK 34/PMK.010/2017.

3.   Bagi yang tidak memiliki NPWP maka akan dikenakan tarif PPh sebesar 100% lebih besar dari tarif normal;

4.   Untuk klaim PPh tarif normal kami sarankan untuk menyampaikan informasi kepada pengirim barang bisa berupa foto NPWP saudara untuk disertakan dalam barang kiriman tersebut,


 

#beacukai makin baik

Info lebih lanjut:

  Layanan Informasi 24/7 dan Layanan Dwi Bahasa Contact Center  Bravo Bea Cukai 1500225

  Email: info@customs.go.id

   Facebook : Bravo Beacukai

   Twitter : @bravobeacukai

Ekspor
<p>Ekspor adalah kegitan mengeluarkan barang keluar daerah pabean sesuai dengan UU Kepabeanan <br /></p>

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar  Terhadap Barang Ekspor
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor No. 145/PMK.04/2007 jo. PMK No. 148/PMK.04/2011 jo. PMK No. 145/PMK.04/2014 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 jo. PMK No. 146/PMK.04/2014 jo. PMK No. 86/PMK.04/2016 tentang Pemungutan Bea Keluar
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2016 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan
  • Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 jo. PER-29/BC/2016 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor
  • Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-41/BC/2008 jo. P-07/BC/2009 jo. PER-18/BC/2012 jo. PER-34/BC/2016 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor

 

Pengertian Ekspor

  • Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
  • Barang ekspor adalah barang yang telah diajukan pemberitahuan ekspor barang dan telah mendapatkan nomor pendaftaran.
  • Eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan ekspor.
  • Pemberitahuan pabean ekspor (Pemberitahuan Ekspor Barang/ PEB) adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban kepabeanan dibidang ekspor dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik. Bentuk dan isi pemberitahuan pabean ekspor ditetapkan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
  • Nota Pelayanan Ekspor yang selanjutnya disingkat dengan NPE adalah nota yang diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Sistem Komputer Pelayanan atau pejabat pemeriksa barang atas PEB yang disampaikan, untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke Kawasan Pabean dan/atau pemuatannya ke sarana pengangkut.
  • Barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar, sebagai berikut :

Ø  Kulit;

Ø  Kayu;

Ø  Biji kakao;

Ø  Kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya; dan

Ø  Produk mineral hasil pengolahan

 

Prosedur Kepabeanan Ekspor

  • Eksportir wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke kantor pabean pemuatan dengan menggunakan PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang).
  • Eksportir wajib memenuhi ketentuan larangan dan/ atau pembatasan ekspor yang ditetapkan oleh instansi teknis.
  • Penghitungan besaran Bea Keluar dilakukan sendiri oleh Eksportir secara Self Assessment.
  • Penghitungan Bea Keluar  berdasarkan tarif Bea Keluar, Harga Ekspor yang ditetapkan setiap bulan, dan kurs yang diterbitkan setiap minggu oleh Menteri Keuangan.
  • PEB disampaikan ke Kantor Pabean pemuatan paling cepat 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum barang ekspor masuk ke Kawasan Pabean.
  • Penyampaian PEB dapat dilakukan oleh eksportir atau dikuasakan kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)
  • Pada Kantor Pabean yang sudah menerapkan sistem PDE (Pertukaran Data Elektronik) kepabeanan, eksportir/PPJK wajib menyampaikan PEB dengan menggunakan sistem PDE Kepabeanan

 

Pengecualian Kewajiban Memberitahukan PEB

  • Barang pribadi penumpang;
  • Barang awak sarana pengangkut;
  • Barang pelintas batas; atau
  • Barang kiriman melalui pos dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram.

 

Flow Chart Kegiatan Kepabeanan di Bidang Ekspor

 

 

Sanksi

  • Mengekspor tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah.
  • Menyampaikan pemberitahuan pabean yang tidak benar, palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun paling lama 8 (delapan) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit seratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah.
  • Tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan pembatalan ekspornya dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  • Salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar dan paling banyak 1.000% (seribu persen) dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar.
 
 
Link
>Organisasi Internasional
>Customs Administration
>Kelembagaan
>Kementerian Keuangan
>Official Website Kantor Pelayanan
Aplikasi dan Layanan
>Portal Pengguna Jasa
>Registrasi Kepabeanan
>Registrasi PPJK
>Direktori Peraturan
>Browse Tarif Bea Masuk
>Browse Kurs
>Layanan Informasi
>Pengaduan Masyarakat
>Intranet Bea Cukai
>Office Automation
Media Center
>Berita
>Download
>Pengumuman
>Polling
>Galeri Foto
>Galeri Kegiatan
>Galeri Video
>Statistik Kepabeanan
>Pojok BeCe
Website
>Tentang Website
>Sitemap
>Disclaimer
>Term Of Use
>Privacy Statement
Newsletters