PENGUMUMAN !
Tutup
Patch Modul PIB 6.0.7
Dalam rangka mendukung relaksasi impor barang untuk IKM.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, mengeluarkan update modul PIB (BC2.0) versi 6.0.7

Dengan perubahan :
- pencantuman multi/banyak indentor ikm dalam satu pib.
- pencantuman pungutan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) per indentor ikm


Pengguna jasa dapan mengunduh patch modul PIB pada tautan berikut ini

[UNDUH PATCH PIB]

 


Sehubungan dengan integari SKB-PIB dari DJP pada modul PIB, dengan ini disampaikan bahwa untuk saat ini validasi data SKB dapat dilakukan dengan menggunakan data NPWP importir serta nomor dan tanggal SKB. Validasi diatas dapat digunakan oleh pengguna jasa melalui aplikasi terhitung sejak tanggal 29 Desember 2017.

BEA CUKAI AJAK PEMERINTAH KOTA KENDALIKAN DAN AWASI CUKAI ROKOK
Semarang - Kamis, 12 Oktober 2017, bertempat di Ruang Lokakrida Ged. Moch Ikhsan Lantai 8, Jl. Pemuda No.148 Semarang, dilaksanakan Sosialisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) kepada perangkat Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Semarang - Kamis, 12 Oktober 2017, bertempat di Ruang Lokakrida Ged. Moch Ikhsan Lantai 8, Jl. Pemuda No.148 Semarang, dilaksanakan Sosialisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) kepada perangkat Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Acara dibuka oleh Sudjono, Kabag Perekonomian yang dalam hal ini mewakili Sekretaris Daerah Kota Semarang. Sudjono meminta alokasi DBHCHT dapat dirasakan masyarakat. Pengawasan cukai juga dapat dilaksanakan secara intensif dengan bekerja sama dengan Bea Cukai.

Hadir sebagai narasumber Wahyu JS, Kasubag Perindustrian pada Biro Perekonomian Pemda Jateng. Wahyu memaparkan tentang pengelolaan DBHCHT di Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2016. Menurut Wahyu, untuk pemerintah Kota Semarang pada tahun 2017 mendapatkan DBHCHT sebanyak 7,9 miliyar rupiah.

Bea Cukai sebagai salah satu narasumber, diwakili oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang, Iwan Hermawan, SH, LLM. Iwan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

Menurut Iwan DBHCHT diatur dalam pasal 66A, dimana pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk provinsi/kabupaten/kota diatur oleh Gubernur dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Penerimaan negara dari sektor cukai yang berhasil dikumpulkan Bea Cukai setiap tahun meningkat, dimana untuk tahun 2016 sebesar 143 triliyun rupiah. Terkait DBHCHT menurut Iwan, Jawa Tengah pada tahun 2016 termasuk propinsi penerima DBHCHT terbesar ke-2 sebanyak 642,21 Miliyar rupiah setelah Jawa Timur.

Iwan menambahkan bahwa cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagihasilkan kepada daerah karena barang kena cukai berupa hasil tembakau memiliki sifat atau karakteristik yang konsumsinya perlu dikendalikan dan diawasi serta memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan mengoptimalkan upaya penerimaan negara dari cukai.
Pengendalian dan pengawasan tersebut tentu dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Iwan mengajak kepada pemerintah kota Semarang untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap peredaran hasil tembakau di kota Semarang. "Silahkan laporkan ke Bea Cukai Semarang apabila ada indikasi pelanggaran atas cukai hasil tembakau" pungkasnya.

 
 
Link
>Organisasi Internasional
>Customs Administration
>Kelembagaan
>Kementerian Keuangan
>Official Website Kantor Pelayanan
Aplikasi dan Layanan
>Portal Pengguna Jasa
>Registrasi Kepabeanan
>Registrasi PPJK
>Direktori Peraturan
>Browse Tarif Bea Masuk
>Browse Kurs
>Layanan Informasi
>Pengaduan Masyarakat
>Intranet Bea Cukai
>Office Automation
Media Center
>Berita
>Pengumuman
>Download
>Polling
>Galeri Kegiatan
>Galeri Foto
>Galeri Video
>Statistik Kepabeanan
>Pojok BeCe
Website
>Tentang Website
>Sitemap
>Disclaimer
>Term Of Use
>Privacy Statement
Newsletters