PENGUMUMAN !
Tutup
Update Patch Modul PIB/PEB terkait Izin Pembawaan Uang Kertas Asing
Sehubungan dengan rencana implementasi dan pemberlakuan KMK-1043/KM.04/2018 tanggal 26 April 2018 tentang Daftar Barang yang Dibatasi untuk Diimpor atau Diekspor berdasarkan Peraturan BI 20/2/PBI/2018 tentang Perubahan atas PBI 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
  1. Bahwa sesuai Keputusan Menteri Keuangan diatas, aktivasi lartas terkait Pembawaan Uang Kertas Asing akan dilakukan mulai tanggal 4 Juni 2018.
  1. Dalam kegiatan aktivasi lartas tersebut dilakukan penambahan kode perijinan baru untuk impor dan ekspor.
  1. Sehubungan dengan penambahan kode baru tersebut, maka diharapkan kepada semua pengguna jasa (importir / eksportir) untuk melakukan update patching modul PIB / PEB.


Unduh Patch Modul PIB

Unduh Patch Modul PEB

BANTU INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH MILIKI DAYA SAING IMPOR, BEA CUKAI SOSIALISASIKAN OPTIMALISASI KITE-IKM
JAKARTA (12/10) - Sebagai salah satu fasilitas kepabeanan yang diberikan Bea Cukai untuk pelaku usaha, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor bagi para pelaku Industri Kecil dan Menengah (KITE-IKM) diharapkan dapat menjawab tantangan ekspor secara global. KITE merupakan jawaban bagi para pelaku IKM dalam menekan biaya produksi sehingga keuntungan dan daya saing dapat meningkat yang pada akhirnya bisa menstimulus para pelaku IKM untuk melakukan ekspor dan meningkatkan devisa negara.

JAKARTA (12/10) - Sebagai salah satu fasilitas kepabeanan yang diberikan Bea Cukai untuk pelaku usaha, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor bagi para pelaku Industri Kecil dan Menengah (KITE-IKM) diharapkan dapat menjawab tantangan ekspor secara global. KITE merupakan jawaban bagi para pelaku IKM dalam menekan biaya produksi sehingga keuntungan dan daya saing dapat meningkat yang pada akhirnya bisa menstimulus para pelaku IKM untuk melakukan ekspor dan meningkatkan devisa negara.



Pada Jakarta International Logistics and Supplies Expo (JILSE) Forum 2017, Bea Cukai mensosialisasikan hal tersebut sekaligus mendiskusikan secara langsung tantangan dan kesempatan yang dihadapi oleh para pelaku IKM. Direktur Fasilitas Kepabeanan Bea Cukai, Robi Toni menjelaskan tujuan sosialisasi KITE-IKM ini. "Selain untuk memperluas penyebaran informasi dan transfer of knowledge tentang fasilitas industri yang dimiliki pemerintah, khususnya fasilitas KITE IKM, melalui forum ini kami bisa mendapatkan perkembangan informasi terkini mengenai hambatan (threat) dan kesempatan (opportunities) yang dihadapi IKM dalam melakukan atau meningkatkan ekspor. Juga untuk menyediakan kesempatan business matching antara pemerintah, IKM, pelaku usaha logistik, pelaku usaha manufaktur, konsultan, BUMN, lembaga keuangan, untuk menghadirkan produk dan solusi, berbagi pengalaman, dan jaringan. Terakhir forum ini bertujuan untuk mempertegas komitmen pemerintah dalam melakukan sinergi untuk mendukung industri nasional," jelasnya.

Fasilitas KITE-IKM dinilai memberikan berbagai dampak positif, seperti menurunkan biaya produksi, meningkatkan kapasitas dan utilitas produksi, penyerapan tenaga kerja, meningkatkan output dan keuntungan, juga daya saing.

Gati Wibawaningsih, Direktur Jenderal IKM Kementerian Perindustrian RI, yang bertugas sebagai keynote speaker sekaligus panelis dalam forum ini memberikan gambaran perkembangan IKM 2013 hingga 2016 dan harapannya akan KITE-IKM. "Jumlah unit usaha IKM meningkat pesat selama tiga tahun. Jika pada 2013 terdapat 3,43 juta IKM di Indonesia, maka pada 2016 jumlahnya meningkat menjadi 4,4 juta. Hal ini membanggakan, terlebih lagi di tahun 2016 ada 4,27% kontribusi IKM terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Masalah yang dihadapi IKM saat ini adalah modal, pemasaran, dan bahan baku, diharapkan dengan adanya program e-smart IKM, fasilitas KITE-IKM, dan fasilitas pembiayaan ekspor akan membantu menyelesaikan masalah yang ada," ujar Gati.

Di akhir pembicaaraan, ia menambahkan masukan terkait fasilitas KITE-IKM dan fasilitas pembiayaan ekspor, seperti membuat saluran impor dan ekspor bahan baku dan hasil produksi IKM yang lebih menyebar, antara lain melalui pendirian Pusat Logistik Berikat (PLB), pengaplikasian peran konsorsium pada sentra IKM, semakin dipermudahnya kepengurusan Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan dokumen kelengkapan di semua daerah, dan perlu adanya struktur biaya dari masing-masing komoditi IKM.

 
 
Link
>Organisasi Internasional
>Customs Administration
>Kelembagaan
>Kementerian Keuangan
>Official Website Kantor Pelayanan
Aplikasi dan Layanan
>Portal Pengguna Jasa
>Registrasi Kepabeanan
>Registrasi PPJK
>Direktori Peraturan
>Browse Tarif Bea Masuk
>Browse Kurs
>Layanan Informasi
>Pengaduan Masyarakat
>Intranet Bea Cukai
>Office Automation
Media Center
>Berita
>Pengumuman
>Download
>Polling
>Galeri Kegiatan
>Galeri Foto
>Galeri Video
>Statistik Kepabeanan
>Pojok BeCe
Website
>Tentang Website
>Sitemap
>Disclaimer
>Term Of Use
>Privacy Statement
Newsletters