1. TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (TPB) adalah Bangunan, Tempat atau Kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu di dalam daerah pabean yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan perlakuan khusus di bidang kepabeanan, cukai dan perpajakan yang dapat berbentuk Kawasan berikat, Pergudangan Berikat, Entrepot untuk Tujuan Pameran, atau Toko Bebas Bea.
2. TEMPAT PENIMBUNAN PABEAN (TPP) adalah Bangunan dan atau Lapangan atau Tempat Lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh pemerintah di Kantor Pabean yang berada di bawah pengelolaan DJBC untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan UU Kepabeanan.
3. PENYELENGGARAadalah PT, Koperasi yang berbentuk badan hukum atau yayasan yang memiliki, menguasai, mengelola dan menyediakan sarana dan prasarana guna keperluan pihak lain yang melakukan kegiatan usaha di Tempat Penimbunan Berikat yang diselenggarakan berdasarkan ijin untuk menyelenggarakan Tempat Penimbunan Berikat.
4. PENGUSAHA adalah PT atau Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di Tempat Penimbunan Berikat.

 II. PERIJINAN

III. TEMPAT PENIMBUNAN DI BAWAH PENGAWASAN PABEAN

• Pelabuhan Laut
• Bandar Udara
• Tempat lain yang memenuhi syarat

1. Kawasan berikat
2. Gudang berikat
3. Entrepot Untuk Tujuan Pameran
4. Toko Bebas Bea :
   - Bandara Kedatangan
   - Bandara Keberangkatan
   - Dalam Kota

IV. PENGELUARAN

1. Barang impor dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara sambil menunggu pengeluarannya dari kawasan pabean.
2. Barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean untuk :

1. impor untuk dipakai
2. impor sementara
3. ditimbun di TPB
4. diangkut ke TPS di Kawasan pabean lain
5. diangkut terus atau diangkut lanjut
6. diekspor kembali

V. TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA (TPS)

1. Di setiap Kawasan Pabean disediakan TPS yang dikelola oleh Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara
2. Jangka waktu penimbunan barang paling lama 30 hari sejak tanggal penimbunannya bila TPS berlokasi di pelabuhan laut/bandara atau 60 hari bila berlokasi di tempat lain
3. Pengusaha TPS yang tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya berada di tempat tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari bea masuk yang seharusnya dibayar
4. Barang yang ditimbun di TPS apabila melebihi 30 hari sejak tanggal penimbunannya dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai

VI. TEMPAT PENIMBUNAN PABEAN (TPP)

1. Di setiap Kantor Pabean disediakan TPP yang dikelola oleh DJBC
2. Penunjuk tempat lain yang berfungsi sebagai TPP ditetapkan oleh Menteri Keuangan
3. Barang yang telah dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara dan barang milik negara disimpan di TPP
4. Terhadap barang tidak dikuasai yang disimpan di TPP dipungut sewa gudang

VII. PEMBUKUAN

1. Pengusaha TPS dan TPB wajib menyelenggarakan pembukuan dan menyimpan catatan serta surat menyurat yang bertalian dengan impor ataupun ekspor
2. Pengusaha tersebut butir 1 atas permintaan pejabat BC wajib menyerahkan buku, catatan dan surat menyurat yang bertalian dengan impor atau ekspor untuk kepentingan pemeriksaan
3. Dalam hal pengusaha tersebut butir 1 tidak berada di tempat, kewajiban untuk menyediakan buku, catatan dan surat menyurat yang bertalian dengan impor atau ekspor untuk kepentingan pemeriksaan beralih kepada yang mewakilinya
4. Pembukuan dan catatan harus menggunakan huruf latin, angka Arab, mata uang rupiah serta Bahasa Indonesia atau dengan mata uang asing dan bahasa lain yang ditetapkan oleh Menteri
5. Buku catatan serta surat wajib disimpan selama 10 tahun pada tempat usahanya

 VIII. TANGGUNG JAWAB

1. Pengusaha di Kawasan berikat
2. Pengusaha di Gudang Berikat
3. Penyelenggara Entrepot Untuk Tujuan Pameran, dan
4. Pengusaha Toko Bebas Bea :

IX. SANKSI ADMINISTRASI

1. Tempat Penimbunan Sementara (TPS)

   
   denda 25% dari bea masuk yang seharusnya dibayar bila pengusaha TPS tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya berada di TPS

2. Tempat Penimbunan Berikat (TPB)

   
   denda Rp 5.000.000,- bila ada yang mengeluarkan barang dari TPB sebelum diberikan persetujuan oleh pejabat BC

   denda 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar bila pengusaha TPB tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya berada di TPB

3. Lain-lain

X. SANKSI PIDANA

XI. FASILITAS DAN KEMUDAHAN DI TPB

• Penangguhan bea masuk
• Pembebasan cukai
• Tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh pasal 22

• Tidak dipungut PPN dan PPnBM

• Pembebasan cukai

• Penangguhan Bea Masuk
• Tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22

• Penangguhan Bea Masuk
• Tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22

XII. BARANG ASAL IMPOR YANG DIKELUARKAN DARI TPB DENGAN TUJUAN DIIMPOR UNTUK DIPAKAI

1. Diperlakukan sesuai Ketentuan Umum di bidang impor
2. Dipungut bea masuk, PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 kecuali bila pengeluaran tersebut ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor
3. Dasar Pengenaan Pungutan :

1. TARIF yang berlaku pada saat diimpor untuk dipakai
2. NILAI PABEAN yang terjadi pada saat barang dimasukkan ke TPB
3. HARGA PENYERAHAN bagi pengenaan PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22

XIII. PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI TPB :

1. Kawasan Berikat

1. Luar Negeri
2. Kawasan Berikat Lainnya
3. Daerah Pabean Lainnya
4. Gudang Berikat
5. TPB

1. diekspor
2. direekspor
3. diimpor untuk di[pakai
4. KB lainnya
5. TPS
6. TPP
7. dalam rangka subkontrak
8. dalam rangka peminjaman mesin/reparasi
9. musnah tanpa sengaja

2. Gudang Berikat

1. diekspor
2. direekspor
3. impor untuk dipakai
4. Kawasan Berikat
5. Gudang Berikat Lainnya
6. TPS
7. TPB
8. Musnah Tanpa Sengaja

3. Entrepot Untuk Tujuan Pameran

1. Luar negeri
2. Dalam Negeri

1. direekspor
2. ETP lainnya
3. TPP
4. Musnah tanpa sengaja

4. Toko Bebas Bea

1. Luar negeri
2. Dalam negeri

1. direekspor
2. dijual pada yang berhak
3. TPP
4. musnah tanpa sengaja