| |
|
 |
KEPRES 3/1998
Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol |
|
PP5/1997
Pengawasan Barang Kena Cukai |
|
PP55/1996
Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Cukai |
|
PP25/1996
Izin Pengusaha Barang Kena Cukai |
|
PP 24/1996
Pengenaan Sanksi Administrasi Di Bidang Cukai |
|
PP 23/1996
Penindakan Di Bidang Cukai |
|
KEPRES 150/2000
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu |
|
KEPRES 118/2000
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Bidang Usaha Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal |
|
KEPRES 45/1997
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 Tentang Badan Urusan Logistik |
|
PP 15/1994
Pemeriksaan Pabean Atas Barang Yang Diimpor Dalam Rangka Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Bantuan Luar Negeri |
|
PP 60/2001
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah |
|
PP 25/2001
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk Bea Masuk Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Piunjaman Luar Negeri |
|
PP 13/2001
Penundaan Kembali Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam |
|
PP 43/2000
Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri |
|
PP 30/1998
Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 638/Kmk.04/1994 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Bertolak Ke Luar Negeri |
|
PP 18/1998
Pengeluaran Atau Pemasukan Mata Uang Rupiah Dari Atau Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia |
|
PP 43/1997
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 Tentang Tempat Penimbunan Berikat |
|
PP 42/1997
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Delam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor Dan Impor |
|
PP 41/1997
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 Tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1996 |
|
PP 56/1996
Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai |
