BEA CUKAI LAKUKAN PEMBAHASAN EVALUASI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

Jakarta (11/01) – Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai merupakan landasan hukum bagi seluruh pegawai Bea Cukai dalam melakukan tindakan dan mengambil keputusan. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan waktu Undang-Undang yang ada haruslah bisa menyesuaikan keadaan yang ada saat ini.

 

Perkembangan pola perdagangan internasional, ekonomi global, dan nasional juga menjadi salah satu alasan bahwa undang-undang terkait kepabeanan dan cukai harus mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu Bea Cukai adakan kick off meeting Tim Evaluasi Impementasi Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai pada Rabu (11/01) di Kantor Pusat Bea Cukai.

 

Dalam rapat yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi ditekankan bahwa suatu undang-undang harus dapat mengakomodasi cita-cita ke depan suatu instansi, tidak hanya diterapkan pada satu waktu. “Jika dulu Bea Cukai lebih cenderung dalam bidang revenue, saat ini Bea Cukai harus mengakomodasi fasilitasi perdagangan,” lebih lanjut Heru menambahkan.

 

Selain memberikan fasilitas, dan mengumpulkan penerimaan Bea Cukai tidak dapat mengesampingkan perannya dalam mengawasi peredaran barang ilegal dan berbahaya. Heru mengungkapkan Bea Cukai harus dapat melakukan sistem pengawasan yang modern, karena ancaman perdagangan semakin beragam tekniknya. Sebagai salah satu instansi yang memiliki kewenangan Bea Cukai harus dapat mengambil tindakan yang memiliki landasan hukum agar. dapat mencegah upaya-upaya ilegal tersebut