MITA KEPABEANAN

MITA KEPABEANAN

Sejarah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejak tahun 2002 telah memiliki layanan unggulan di bidang Kepabeanan yaitu Mitra Utama (MITA) Prioritas dan Mitra Utama (MITA) Non Prioritas. World Customs Organization (WCO) menggolongkan layanan kepabeanan seperti MITA ini sebagai compliance program, yaitu suatu program layanan yang dilakukan oleh national customs administration yang didasarkan pada tingkat kepatuhan pengguna jasa.

Beberapa keputusan atau peraturan yang mendorong lahirnya MITA Kepabeanan diantaranya sebagai berikut :

No

Keputusan/Peraturan

Tanggal

Tentang

1

Kep- 58 /BC/2002

27 Ags 2002

Uji Coba Jalur Prioritas

2

Kep-60 /BC/2002

5 Sep 2002

Penunjukan Perusahaan Peserta Uji Coba Jalur Prioritas

3

Kep- 05 /BC/2003

31 Jan 2003

Perubahan Kep- 58 /BC/2002

4

Kep- 06/BC/2003

31 Jan 2003

Penunjukan Perusahaan Peserta Uji Coba Jalur Prioritas

5

Kep- 07/BC/2003

31 Jan 2003

Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di BidangImpor

6

Kep-70/BC/2003

31 Mar 2003

Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Teknis Kepabeanan Untuk Dan Atas Nama Dirjen BC Menandatangani Keputusan Penetapan Importir Sebagai Importir Penerima Fasilitas Jalur Prioritas

7

P-11 /BC/2005

15 Jun 2005

Jalur Prioritas

8

P- 06/BC/2006

25 Apr 2006

Perubahan Atas P- 11/BC/2005

9

P- 24 /BC/2007

Ags 2007

Mitra Utama

10

Kep - 91 /BC/2007

31 Ags 2007

Penunjukan Perusahaan Peserta Uji Coba Mitra Utama

11

P-42/BC/2008

31 Des 2008

Juklak Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai

12

P-08/BC/2009

30 Mar 2009

Perubahan P-42/BC/2008

13

PMK228/PMK.04/2015

16 Des 2015

Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai

14

PMK229/PMK.04/2015

16 Des 2015

MItra Utama Kepabeanan

15

P-16/BC/2016

29 Apr 2016

Juklak Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai

16

PMK 211/PMK.04/2016

29 Des 2016

Perubahan Atas PMK 229/PMK.04/2015

 

 

Pengertian

Mitra Utama Kepabeanan adalah importir dan/ atau eksportir yang diberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanan.

Mitra Utama Kepabeanan yang selanjutnya disebut MITA Kepabeanan ditetapkan olehDirektur Jenderal Bea dan Cukai dengan menerbitkan surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai penetapan sebagai MITA Kepabeanan.

 

Dasar Hukum

 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-229/PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan;

 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-211/PMK.04/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-229/PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan;

Fasilitas Pelayanan Khusus

Importir dan/ atau eksportir yang telah ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan mendapatkan pelayanan khusus di bidang kepabeanan berupa:

a)       penelitian dokumen dan/ atau pemeriksaan fisik yang relatif sedikit;

b)      pembongkaran barang impor langsung dari sarana pengangkut yang datang dari luar daerah pabean ke sarana pengangkut darat tanpa dilakukan penimbunan dengan tidak mengajukan permohonan (truck loosing);

c)       pengeluaran barang impor sebagian dari peti kemas tanpa dilakukan stripping (part off container) dengan tidak mengajukan permohonan;

d)      penggunaan jaminan · perusahaan (Corporate Guarantee)dapat diberikan untuk seluruh kegiatankepabeanan yang wajib menggunakan jaminansesuai persyaratan sebagaimana diatur dalamketentuan peraturan perundang-undangan di bidangkepabeanan;

e)      dalam hal MITA Kepabeanan merupakan importir produsen, pembayaran atas penyelesaian kewajiban kepabeanan dapat dilakukan dalam bentuk Pembayaran Berkala;

f)        dalam hal kegiatan kepabeanan berupa proses impor, diberikan pengecualian untuk menyampaikan:

1.    hasil cetak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) kecuali impor barang yang mendapatkan fasilitas;

2.    dokumen pelengkap pabean dan bukti pelunasan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, penerimaan negara bukan pajak, dan dokumen pemesanan pita cukai; dan

3.    perizinan dari instansi teknis pada Kantor Pabean yang sudah menggunakan PDE Kepabeanan, kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai; dan/ atau

g)      pelayanan khusus oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani layanan informasi atau Client Coordinator.

 

Persyaratan

Untuk dapat ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan, importir dan/ atau eksportir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a)       memiliki reputasi kepatuhan yang baik selama 6 (enam) bulan terakhir, yang meliputi:

1.    terdapat kegiatan impor dan/ atau ekspor;

2.    tidak pemah melakukan kesalahan mencantumkan jumlah, jenis barang,dan/ atau nilai pabean, yang bersifatmaterial atau signifikan dalampemberitahuan pabean, yang batasannyadiatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal;

3.    tidak pemah menyalahgunakan fasilitas di bidang kepabeanan dan/ atau cukai yang bersifat material atau signifikan, yang batasannya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal;

4.    tidak terdapat rekomendasi berdasarkan hasil audit kepabeanan yang menyatakan sistem pengendalian internal yang tidak baik dan/ atau tidak dapat dilakukan audit (unauditable);

5.    tidak pernah meminjamkan modul kepabeanan kepada pihak lain.

b)      tidak mempunyai tunggakan kewajiban kepabeanan, cukai, dan/atau pajak dalamrangka impor yang sudah jatuh tempo;

c)       tidakpernah melakukan pelanggaran pidana di bidang kepabeanan dan/ atau cukai;

d)      mendapatkan penetapan jalur hijau selama 6 ( enam) bulan terakhir;

e)      mempunyai bidang usaha (nature of bussiness) yang j elas dan spesifik;

f)        mendapatkan surat keterangan tidak memiliki tunggakan pajak dart Direktorat Jenderal Pajak;

g)       menyatakan kesediaan untuk ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan.

 

Membership

Jumlah perusahaan yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan per tanggal 14 Februari 2017 adalah sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) perusahaan.