PENGUMUMAN !
Tutup
PENGUMUMAN
Kepada Yth. Para Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai

Sehubungan dengan akan diberlakukannya MPN-G2  (Modul Penerimaan Negara-G2) secara mandatory pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mulai 1 Januari 2016, secara lebih lengkap materi MPN G2 dapat diunduh pada link dibawah ini :

Materi MPN G-2

Sedangkan User Manual Penggunaan MPN-G2 Portal Pengguna Jasa dapat diunduh pada link dibawah ini :

User Manual  MPN-G2  Portal Pengguna Jasa

Info lebih lanjut dapat menghubungi Bravo Bea Cukai melalui email atau telepon.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-136/PMK.010/2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/7/2015 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan Produk Turunannya.

Selengkapnya dapat diunduh [PMK-136/PMK.010/2015] dan [54/M-DAG/PER/7/2015]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sehubungan dengan pemberlakuan beberapa kantor pabean baru di lingkungan DJBC, perlu dilakukan penambahan kode kantor pada modul perusahaan.

Modul perusahaan yang dimaksud adalah modul 

PIB, PEB, BC2.3/BC2.5 dan modul Pengangkut/Manifes.
Untuk itu silakan download patch program untuk menambahkan kode kantor tersebut.

Petunjuk:
Download dan jalankan program InsertKodeKPPBC.exe, ikuti instruksi dalam menu [Help].

Patch ini akan menambahkan kode kantor pada modul sebagai berikut : 
1. 071500    KPPBC SIDOARJO
2. 010100    KPPBC KUALA NAMU
3. 051000    KPPBC CIKARANG
4. 060800    KPPBC SEMARANG
5. 080200    KPPBC DENPASAR

Demikian juga dapat melakukan perubahan nomenklatur KPPBC Soekarno-Hatta menjadi KPU Soekarno-Hatta, 
namun nomenklatur Kantor Pabean Soekarno-Hatta ini baru dapat dilakukan eksekusi perubahannya setelah tanggal 01 Juli 2015.
Selain itu, Patch ini juga akan menambahkan juga data trading partner untuk komunikasi data melalui PDE.
(Lihat menu: Transfer - PDE - Data Trading Partner)

Download Patch


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIARAN PERS Nomor : PENG-01/BC/2015

Berkaitan dengan pemberitaan tentang dwelling time yang marak akhir-akhir ini sehubungan dengan kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 17 Juni 2015, berikut Siaran Pers Direktur Jenderal Bea dan Cukai perihal Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Menurunkan Dwelling Time di Pelabuhan Tanjung Priok.

selengkapnya dapat diunduh disini

Penggagalan Penyelundupan 928 gr Sabu di Bandara Juanda Surabaya
Kantor Wilayah DJBC Jatim I bekerjasama dengan Imigrasi, Karantina, Pengamanan Kawasan Bandara dan Direktorat Tindak Pidana Narkoba dan BNN Jatim telah menggagalkan dua upaya penyelundupan narkotika jenis “methamphetamin” atau sabu dengan berat bruto ± 928,5 (Sembilan ratus dua puluh delapan koma lima) gram di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Juanda.

Modus yang digunakan pelaku untuk menyembunyikan sabu seberat ± 925,9 gram (18 bungkus) yaitu di dalam celana tambahan dan untuk sabu seberat ± 2.6 gram di dalam celana dalam.

  
Nilai sabu dimaksud diperkirakan sekitar Rp.1.253.475.000  (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) – harga perkiraan (patokan) yang dikeluarkan BNN tahun 2012 : satu gram methamphetamine seharga Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

  

Atas penyelundupan tersebut pelaku dikenakan berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan Narkotika Golongan I. Penyelundupan Narkotika Golongan I ke Indonesia adalah pelanggaran pidana sesuai Pasal 113 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan pidana denda paling banyak Rp. 10 milyar. Dalam hal barang bukti beratnya melebihi 5 gram pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp. 10 Milyar ditambah 1/3 serta Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Pasal 102 bahwa setiap orang yang melakukan penyelundupan barang impor dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,-.

(PLI KPPBC TMP Juanda)

 
 
Link
>Organisasi Internasional
>Customs Administration
>Kelembagaan
>Kementerian Keuangan
>Official Website Kantor Pelayanan
Aplikasi dan Layanan
>Portal Pengguna Jasa
>Registrasi Kepabeanan
>Registrasi PPJK
>Direktori Peraturan
>Browse Tarif Bea Masuk
>Browse Kurs
>Layanan Informasi
>Pengaduan Masyarakat
>Intranet Bea Cukai
>Office Automation
Media Center
>Berita
>Pengumuman
>Download
>Polling
>Galeri Kegiatan
>Galeri Foto
>Galeri Video
>Statistik Kepabeanan
>Pojok BeCe
Website
>Tentang Website
>Sitemap
>Disclaimer
>Term Of Use
>Privacy Statement
Newsletters