PENGUMUMAN !
Tutup
PENGUMUMAN
Kepada Yth. Para Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai

Sehubungan dengan akan diberlakukannya MPN-G2  (Modul Penerimaan Negara-G2) secara mandatory pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mulai 1 Januari 2016, secara lebih lengkap materi MPN G2 dapat diunduh pada link dibawah ini :

Materi MPN G-2

Sedangkan User Manual Penggunaan MPN-G2 Portal Pengguna Jasa dapat diunduh pada link dibawah ini :

User Manual  MPN-G2  Portal Pengguna Jasa

Info lebih lanjut dapat menghubungi Bravo Bea Cukai melalui email atau telepon.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-136/PMK.010/2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/7/2015 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan Produk Turunannya.

Selengkapnya dapat diunduh [PMK-136/PMK.010/2015] dan [54/M-DAG/PER/7/2015]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sehubungan dengan pemberlakuan beberapa kantor pabean baru di lingkungan DJBC, perlu dilakukan penambahan kode kantor pada modul perusahaan.

Modul perusahaan yang dimaksud adalah modul 

PIB, PEB, BC2.3/BC2.5 dan modul Pengangkut/Manifes.
Untuk itu silakan download patch program untuk menambahkan kode kantor tersebut.

Petunjuk:
Download dan jalankan program InsertKodeKPPBC.exe, ikuti instruksi dalam menu [Help].

Patch ini akan menambahkan kode kantor pada modul sebagai berikut : 
1. 071500    KPPBC SIDOARJO
2. 010100    KPPBC KUALA NAMU
3. 051000    KPPBC CIKARANG
4. 060800    KPPBC SEMARANG
5. 080200    KPPBC DENPASAR

Demikian juga dapat melakukan perubahan nomenklatur KPPBC Soekarno-Hatta menjadi KPU Soekarno-Hatta, 
namun nomenklatur Kantor Pabean Soekarno-Hatta ini baru dapat dilakukan eksekusi perubahannya setelah tanggal 01 Juli 2015.
Selain itu, Patch ini juga akan menambahkan juga data trading partner untuk komunikasi data melalui PDE.
(Lihat menu: Transfer - PDE - Data Trading Partner)

Download Patch


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIARAN PERS Nomor : PENG-01/BC/2015

Berkaitan dengan pemberitaan tentang dwelling time yang marak akhir-akhir ini sehubungan dengan kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 17 Juni 2015, berikut Siaran Pers Direktur Jenderal Bea dan Cukai perihal Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Menurunkan Dwelling Time di Pelabuhan Tanjung Priok.

selengkapnya dapat diunduh disini

2 Ton Rokok Illegal disita KPPBC TMC Kudus pada Bulan Mei 2013
Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 KPPBC Kudus menggelar konferensi pers atas hasil penindakan upaya pengiriman rokok tanpa dilekati Pita Cukai dengan menggunakan mobiltruk berlogo PT. Pos Indonesia.

Penindakan tersebut dilakukan KPPBC Kudus dalam usaha untuk memberantas peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal di wilayah kerjanya.

Dalam Konferensi Press, Kepala Kantor Anto Trihananto Wahyuhadi menyebutkan bahwa barang bukti yang didapat dari penindakan tersebut antara lain berupa rokok batangan jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebanyak 51 (lima puluh satu) koli dengan berat 2.025 kg @ 750 batang = 1.518.750 batang dan 1 (satu) unit mobil truk yang berlogo PT. Pos Indonesia merk Toyota jenis New Dyna 110 ET dengan nomor polisi H 1328 sg (plat hitam), serta telah diamankan seorang terduga pelaku dengan inisial “MA”, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 428.226.750,-.

  
Modus yang digunakan pelaku yaitu melakukan pengiriman rokok illegal antar kota antar propinsi dengan menggunakan mobil truk dengan logo PT. Pos Indonesia.

  
Bahwa upaya peredaran BKC illegal tanpa dilekati Pita Cukai yang dilakukan terduga pelaku dengan inisial “MA”  diduga melanggar pasal 54 dan/atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007.

 
 
Link
>Organisasi Internasional
>Customs Administration
>Kelembagaan
>Kementerian Keuangan
>Official Website Kantor Pelayanan
Aplikasi dan Layanan
>Portal Pengguna Jasa
>Registrasi Kepabeanan
>Registrasi PPJK
>Direktori Peraturan
>Browse Tarif Bea Masuk
>Browse Kurs
>Layanan Informasi
>Pengaduan Masyarakat
>Intranet Bea Cukai
>Office Automation
Media Center
>Berita
>Pengumuman
>Download
>Polling
>Galeri Kegiatan
>Galeri Foto
>Galeri Video
>Statistik Kepabeanan
>Pojok BeCe
Website
>Tentang Website
>Sitemap
>Disclaimer
>Term Of Use
>Privacy Statement
Newsletters